1110 Narapidana Lapas Cikarang Dapat Remisi Umum, 21 Langsung Bebas.


BEKASI — Sebanyak 1.110 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang mendapatkan Remisi Umum (RU) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.080 warga binaan menerima Remisi Umum I (RU I), sedangkan 30 lainnya mendapatkan Remisi Umum II (RU II). Khusus penerima RU II, sebanyak 21 narapidana dinyatakan langsung bebas setelah menerima Surat Keputusan (SK) remisi dan 9 narapidana masih harus menjalani subside penjara pengganti denda.

12 narapidana berkesempatan mengikuti kegiatan pemberian remisi yang diserahkan secara langsung oleh Pj. Bupati Bekasi dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI. Penyerahan SK tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa para narapidana yang telah memenuhi persyaratan dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang, Urip Dharma Yoga, mengatakan pemberian remisi merupakan bagian dari pemenuhan hak narapidana sekaligus bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku dan mengikuti program pembinaan dengan baik.

“Remisi diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, berkelakuan baik, tidak tercatat dalam Register F sebagai pelanggaran disiplin, serta aktif mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas,” ujar Urip Dharma Yoga.

Menurut Urip, proses pemberian remisi di Lapas Cikarang tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif. Penilaian juga dilakukan secara objektif melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dan hasil asesmen Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN).

SPPN digunakan untuk melihat perkembangan perilaku dan keberhasilan warga binaan dalam mengikuti program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Sementara asesmen ISPN menjadi salah satu instrumen untuk melihat perkembangan tingkat risiko warga binaan selama menjalani masa pidana.

“Pemberian remisi dilakukan secara objektif dan terukur. Selain memastikan terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif, kami juga memperhatikan hasil penilaian pembinaan melalui SPPN serta perkembangan tingkat risiko berdasarkan asesmen ISPN,” kata Urip.

Ia menambahkan, remisi tidak semata-mata dimaknai sebagai pengurangan masa pidana. Lebih dari itu, remisi menjadi bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang menunjukkan kemajuan dalam proses pembinaan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Lapas Cikarang berharap kebebasan tersebut dapat menjadi awal baru bagi para penerima remisi untuk menerapkan berbagai pembelajaran selama menjalani pembinaan di dalam Lapas.

“Kami berharap seluruh warga binaan dapat menjadikan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai motivasi untuk terus berubah menjadi lebih baik. Bagi yang memperoleh remisi, kami harapkan dapat mempertahankan perilaku baiknya,” tutur Urip.

Dengan demikian, remisi diharapkan tidak hanya memberikan pengurangan masa pidana, tetapi juga mendorong warga binaan untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun lingkungan. (humas)


Next Post

Semarak HUT ke-81 RI, Lapas Cikarang Perkuat Semangat Kebersamaan

Sen Agu 17 , 2026
CIKARANG – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 turut terasa di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)