Pandeglang – Dengan telah ditetapkannya empat unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Pandeglang, dalam sidang paripurna dewan pada Jumat (13/9/2019) siang tadi. Maka ketetapan secara definitif unsur pimpinan tersebut, hanya tinggal hitungan hari, yakni tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur Banten.
Pasalnya sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, batas akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) harus sudah selesai pada akhir bulan September 2019. Sehingga menuntut para anggota legislatif tersebut, bekerja lebih cepat, paska adanya SK penetapan pimpinan dewan.
Bupati Pandeglang, Irna Narulita usai menghadiri sidang paripurna pengumuman dan penetapan pimpinan DPRD Pandeglang, mengaku yakin pihak legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemda) bisa bersinergi, terlebih dengan para pimpinan DPRD, meskipun saat ini unsur pimpinan yang ada, yakni dewan-dewan baru.
“Saya berharap rekan-rekan di DPRD, bisa bersinergi dengan kita (eksekutif), untuk kepentingan masyarakat Pandeglang secara umum. Dan mudah-mudah juga, pimpinan yang saat ini lebih didominasi oleh yang baru, bisa menakhodai seluruh anggotanya, sehingga sinergi dengan eksekutif,” ungkap Irna.
Selain itu, Irna pun berharap ditangan kepemimpinan dan seluruh anggota DPRD yang baru, bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugas yang belum terselesaikan, seperti halnya Rencana Kebijakan Perubahan Anggaran (RKUPA), APBD-P dan APBD Murni 2020.
“RKUPA dan APBD Murni 2020 belum dibahas, kalau di Kabupaten/Kota yang lain sudah dibahas oleh DPRD yang lama. Mudah-mudahan anggota DPRD yang baru bisa kerja maraton untuk pembahasan RKUPA dan APBD Murni 2020,” harapannya.
Irna mengaku sangat yakin, walau anggota DPRD yang sekarang didominasi oleh yang baru, dapat menyelesaikan RKUPA dan APBD Murni 2020 dengan cepat.
“Kan mereka (anggota dewan) punya tenaga ahli yang tidak sembarangan, sehingga mereka bisa mengikuti ritmenya, ditambah lagi di setwan juga ada tenanga ahlinya, dan anggota DPRD yang lama dengan yang baru jumlahnya seimbang,” tambah Bupati Pandeglang ini.
Terkait akan diterbitkannya Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang, guna mencari solusi penetapan APBD-P. Irna mengaku sudah mengurungkan niatnya, karena setelah dikaji prihal penetapan dengan Perbub, ternyata hal itu tidak bisa dilakukan.
“Tidak, ternyata memang kemarin sulit tidak bisa ditempuh melalui itu (Perbup), sehingga kami tadi minta dipercepat. Malam ini juga kami tanda tangani usulan pelantikan pimpinan ke Gubernur, dan Senin depan kami jemput bola, agar unsur pimpinan segera definitif, dan mulai bekerja secepatnya,” pungkasnya.
Senada, Ketua DPRD Pandeglang sementara, Tb. Udi Juhdi mengaku, bahwa pelantikan pimpinan dewan periode 2019-2020 bisa dilakukan secepatnya, atau bisa dilakukan paling lambat Rabu (18/9/2019) depan.
“Saat ini kami tinggal menunggu jadwal pelantikan dari pihak Provinsi Banten. Kami akan kawal, agar sesuai target kami pelantikan dapat dilaksanakan Selasa atau Rabu yang akan datang,” imbuhnya.
Menurutnya, pihaknya ingin cepat dilantik, karena masih banyak angenda yang perlu diselesaikan secara cepat yakni pembahasan APBD-P. Dia juga berjanji bakal kerja cepat dan maraton, untuk mensukseskan APBD-P.
“Insaallah, mudah-mudah terkejar APBD-P, karena itu target kami. Dengan cara kami seperti apa, kami maraton walau paripurna harus sampai jam 1, rapat terus menerus, sebab itu demi kepentingan rakyat Kabupaten Pandeglang,” tutupnya. (Daday)
