Kota Tangerang -Begitu viralnya berita Jenazah seorang anak yang meninggal tenggelam di Sungai Cisadane dan jasadnya ditolak menggunakan Ambulance Puskesmas Cikokol untuk mengantarkan kerumah duka,sehingga digendong bapaknya jalan kaki. Jum’at (23/8/2019), kemarin.
Terkait hal itu Pimpinan Fraksi Gerindra Kota Tangerang H. Turidi Susanto, geram dan mengungkapkan keheranannya atas Standar Operation Prosedur (SOP) yang ditetapkan Dinkes Kota Tangerang.
Turidi Susanto mengatakan, bahwa kejadian ini merupakan bukti dari lemahnya pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang.
“Saya kira kejadian ini puncak dari lemahnya pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Tangerang. Saya hanya heran saja, SOP dari Dinas Kesehatan kaitan pelayanan 112 yang dibanggakan Walikota tidak memasukkan pengecualian kejadian khusus atau emergency,” ujar Turidi, Minggu (25/8/2019).
“Saya lihat, penggunaan ambulance juga tidak maksimal sosialisasinya. Terbukti banyak sekali warga yang ingin memakai mobil jenazah. Karena tidak paham dan juga terlalu birokratis, akhirnya masyarakat lebih memilih pelayanan ambulance jenazah atau ambulance pembawa orang sakit yang dimiliki oleh Partai Gerindra hasil sumbangan dari Pak Sufmi Dasko Ahmad, Anggota DPR RI Banten III yang diberikan ke kader Gerindra guna melayani di 13 Kecamatan,” imbuhnya lagi.
Dirinya bahkan menegaskan, bahwa Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah harus bertanggung jawab atas kejadian memalukan ini.
Menurut Turidi, petugas Puskesmas tidak juga 100 persen disalahkan, karena mereka bertindak berdasarkan SOP yang ada, yang perlu dipertanyakan adalah si pembuat SOP yang kaku dan tidak fleksible terhadap emergency.
“Ya kaku, itu gambaran kebijakan pemerintah yang kaku terhadap pelayanan publik. Semua kaitan pelayanan kebijakan publik harus dievaluasi demi mengedepankan kepuasan masyarakat. Dalam hal ini, Walikota harus bertanggung jawab, yang dilaporkan jangan hanya Asal Bos Senang (ABS) saja,” tukas Turidi.
Lebih dalam Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang ini menegaskan, pihaknya akan mengkritisi pengajuan anggaran Pemkot Tangerang yang selama ini lebih dominan untuk acara ceremonial dan pencitraan saja, dan akan mencoret program yang tidak pro rakyat.
“Kami akan mengkritisi pengajuan anggaran Pemkot Tangerang yang selama ini terlihat lebih dominan untuk kegiataan ceremonial dan pencitraan saja. Akan tetapi faktanya begitu kaku dan sangat merugikan masyarakat. Bahkan, kami akan coret program yang tidak pro rakyat,” tegasnya.(zher).
