KORANTANGERANG.COM |Tangsel, ” Warga-warga komplek dan sebagainya yang tinggal disini yang sudah beranak pinang disini pun tidak pernah mendapatkan penyuluhan padahal zaman sudah canggih dari RT ke RW bikin pengumuman lalu diteruskan dari lurah ke camat tapi saya tidak pernah melihat adanya sosialisasi dari pejabat tentang lahan TPU milik pemerintah,” ungkap Subari Martadinata ketua solidaritas empati pemakaman Indonesia, Sabtu (11/11/2022).
Menurut Subari, dia sering melihat ketika warga urban atau warga miskin kesulitan mendapatkan informasi adanya lahan TPU tidak berbayar sebab yang diperoleh selalu ada lahan namun mesti membayar belasan juta rupiah .
” Saya sering nyelawat seperti itu, kalau ada warga miskin meninggal apa lagi dia pendatang tapi lama menetap dan sudah ber-KTP Tangsel kemudian meninggal lalu tanya ke pak RT, namun jawab pak RT gimana ya makamnya sudah penuh sudah gak bisa” kata Subari.
” Dilihat dari iuran yang berdasarkan info biasanya Rp.10.000 dan itu cuma awalnya saja, sebetulnya kadang kadang antara masyarakat dengan pengurus TPU, warga suka ada masalah,” beber tokoh masyarakat Ciputat Timur dan inisiator bamus Kota Tangerang Selatan.
Masih kata Subari, ini masalah orang mati seolah olah pemerintah tidak permah mentolerir. ” Lu urus sendiri aja sama warga sekitar, jadi terlihat jelas kepedulian pemerintah Kota Tangsel minim dan ada dimana ini? menjadi hal yang menarik bagi saya ketika bicara mati ada warga mesti bertanya sana sini tidak mendapat jawaban yang benar dan tepat”.
Memandikan dan mengafani itu tugas para pengurus RT/RW, aneh ketika RT atau RW saling lempar tanggung jawab dan mengatakan di sana ada biaya 3 juta rupiah, RW lain menyebut di sebalah sana ada biaya makam 4jt rupiah.
” Ya, jika warga tersebut memiliki uang kalau gak ada uang bagaimana, Loh! kan di Tangsel punya makam terpadu atau TPU terpadu artinya kok bisa orang ini gak tau untuk mencari solusi lain ketika orang mati atau meninggal entah itu orang tuanya, keluarganya, yang ada orang itu panik, stres dan gak bisa mikir apa apa,” cetus Subari dengan logat khas betawi.
Dinas terkait tidak pernah menyampaikan ke warga adanya call center milik pemerintah atau tata letak lahan TPU dan PSU bagi warga yang butuh pelayanan tentang pemakaman .
” Musrembang itu janganlah bicara keberhasilan walikota atau tentang pembangunan coba sesekali yang dibahas tentang persoalan-persoalan informasi yang harusnya Masyarakat tahu, pernah saya sesekali ikuti Musrenbang pada tahun 2018 lalu yang diomong itu cuma persoalan persoalan tentang keberhasilan keberhasilan tapi sekarang pencapaiannya apa jika bicara lahan TPU atau dianggap tidak penting?,” papar Subari .
Perlu diketahui, berdasarkan keterangan Subari, ruang terbuka hijau cuma 4,18% ,” Sekarang ini dibangun, ini dibangun ya habis mau mencapai 30% dari mana?! tegas Subari.
Dilanjutkan Subari, 23 tahun lagi lahan kosong di Tangerang Selatan akan habis kemudian pejabatnya 3 sampai 4 tahun kebelakang sudah ada yang pensiun dan wafat, mau dimakamkan dimana .
” Ayo dong! Kerja! katanya makam yang di bebaskan itu 10 hektar di Sari Mulya sana, saya mau tanya itu belinya dari uang APBD atau para pengembang? Sebab semua pejabat bakal mati sadar dan perhatikan dong,” terang Subari menjengkel bila lahan TPU dan PSU menjadi bancakan korupsi.(Red).
