SERANG – Menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026-2027, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan komitmen mewujudkan proses yang transparan, adil, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Hal ini disampaikan melalui penandatanganan Komitmen Bersama SPMB Ramah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Banten Andra Soni menyatakan seluruh pemangku kepentingan wajib mematuhi aturan agar memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon siswa. Ia secara tegas melarang praktik titip-menitip siswa, pungutan liar, manipulasi data, hingga penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak prinsip keadilan pendidikan.
“Pemprov Banten berkomitmen meningkatkan tata kelola pendidikan, termasuk dalam penerimaan siswa baru. Kami tidak akan mentolerir praktik yang mencederai keadilan,” tegas Andra Soni.
Menyikapi keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang mencapai 82.703 kursi di 272 SMA dan SMK, pemerintah memperluas Program Sekolah Gratis sebagai solusi utama. Program ini tidak hanya menyasar sekolah swasta umum, tetapi mulai tahun ajaran mendatang juga meliputi Madrasah Aliyah (MA) swasta.
“Program ini bukan bantuan sosial biasa, melainkan upaya memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Saat ini sudah menjangkau 801 sekolah swasta dengan lebih dari 60 ribu siswa. Tahun depan ditambah 10 ribu kuota khusus untuk MA swasta,” jelasnya.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengapresiasi langkah tersebut dan menyatakan dukungan penuh agar program berjalan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten Jamaluddin melaporkan jumlah pendaftar pra-SPMB telah menembus 100 ribu orang. Ia mengingatkan bahwa Kamis (4/6/2026) merupakan hari terakhir masa pendaftaran tahap awal.
“Bagi yang belum tertampung di sekolah negeri, dapat memanfaatkan sekolah swasta mitra yang tergabung dalam Program Sekolah Gratis tanpa biaya,” tambahnya.
(*)
