Pandeglang – Pemerintah Pusat mewacanakan akan mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram, atau biasa disebut dengan Gas Melon. Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menolak dengan tegas terkait wacana tersebut. Pasalnya, bila benar wacanan itu diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, makan dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat menegah ke bawah, yang bergantung pada gas melon itu.
“Bila benar wacana itu, dan kebijakan pencabutan subsidi untuk gas elpiji 3 kg berlaku. Saya nyatakan, kalau saya sangat prihatin dan sangat tidak setuju. Karena ketika dicangkan dulu, itu kan untuk warga miskin,” ujarnya, Selasa (21/1/2020).
Tanto menyadari bahwa ada kerugian yang muncul sejak adanya regulasi subsidi gas melon tersebut. Akan tetapi, hal itu disebabkan adanya kekeliruan dalam penyaluran gas buatan Pertamina itu sehingga banyak pula masyarakat menengah ke atas yang memanfaatkan gal elpiji 3 kilogram.
“Kami harap di tunda, karena ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat kecil. Walaupun sekarang banyak kerugian, saya rasa kerugian itu karena di manfaatkan oleh orang menengah keatas,” katanya.
Maka dari itu, Tanto berharap kebijakan tersebut ditunda. Bahkan ia lebih menyarankan pemerintah, untuk memperbaiki sistem pendistribusian dan pengawasan gas elpiji 3 kilogram. Dengan begitu, masyarakat yang notabenenya mampu, tidak bisa memanfaatkan fasilitas bagi warga miskin.
Tanto khawtair, jika subsidi gas elpiji 3 kilogram dicabut, akan menyebabkan infalasi. Apalagi, saat ini Pemkab Pandeglang sedang kembali memulihkan ekonomi yang hancur akibat tsunami Selat Sunda dipenghujung tahun 2018 lalu.
“Oleh karena itu perlu ada perbaikan managemen saja dalam distribusi, tidak dipangkas subsidinya sehingga tepat sasaran bagi masyarakat miskin,” sarannya.
Senada diungkapkan seorang pedagang nasi goreng asal Kecamatan Panimbang, Dadan. Dia mengaku keberatan dengan wacana itu karena akan membebani pedagang.
“Jelas kami terbebani. Belum lagi harga bahan pokok yang tidak stabil, terus kami harus menjual nasi goreng berapa satu piringnya? Pembeli juga pasti terbenani lah,” keluhnya.
Dadan berpandangan, skema penyaluran gas elpiji dengan cara tertutup atau langsung ditujukan kepada masyarakat miskin, hanya cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara untuk pedagang kecil, justru hanya akan menambah beban.
“Ini tidak masuk akal, kami harap pemerintah batal mencabut subsidi gas elpiji 3 kilogram,” tandasya.
Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mencabut subsidi Elpiji 3 kilogram. Subsidi tak lagi diberikan per tabung, melainkan langsung ke penerima manfaat. Nantinya, harga jual gas elpiji bisa mencapai Rp35.000 per tabung.
Kebijakan ini ditargetkan pada pertengahan tahun 2020. Pemerintah berdalih, subsidi yang dilakukan saat ini kurang efisien dan tidak tepat sasaran. (Daday)
