KOTA TANGERANG – Tepat satu tahun sejak dilantik pada Februari 2025, pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin dan Maryono Hasan, menegaskan komitmennya membangun fondasi Kota Tangerang yang kolaboratif, maju, dan berkelanjutan. Tahun pertama kepemimpinan mereka diwarnai dengan penguatan pelayanan dasar dan realisasi program unggulan “3G”:
Program 3G menjadi motor penggerak arah pembangunan selama satu tahun terakhir.
Gampang Kerja difokuskan pada perluasan akses lapangan kerja, penguatan pelatihan vokasi, serta kolaborasi dengan dunia usaha untuk menekan angka pengangguran terbuka.
Gampang Sembako memastikan keterjangkauan bahan pokok melalui berbagai skema intervensi dan operasi pasar.
Sementara Gampang Sekolah memperkuat komitmen sekolah gratis dan pencegahan anak putus sekolah karena faktor biaya.
Wali Kota Sachrudin menegaskan, program 3G bukan sekadar slogan, melainkan bentuk keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan riil masyarakat.
“Satu tahun ini kami fokus membangun fondasi. 3G adalah komitmen kami agar masyarakat Kota Tangerang merasakan langsung kehadiran pemerintah, mudah kerja, mudah sekolah, dan kebutuhan pokok tetap terjangkau,” ujar Sachrudin.
Ia menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat menjadi energi utama dalam mempercepat pembangunan,” tambahnya.
Pada sektor infrastruktur dan lingkungan, Pemerintah Kota Tangerang menaruh perhatian pada kualitas hunian dan tata lingkungan.
Program 1.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi bagian dari 100 hari kerja awal kepemimpinan. Wakil Wali Kota Maryono Hasan turun langsung dalam peluncuran dan pengawasan program tersebut sebagai wujud komitmen terhadap hunian layak bagi warga kurang mampu.
“Rumah layak adalah hak dasar warga. Melalui program RTLH, kami ingin memastikan masyarakat tinggal dengan aman, sehat, dan bermartabat,” kata Maryono Hasan.
Selain itu, hadir pula program SiBolang (Aksi Bersama) yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan. Upaya ini diperkuat dengan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD 2027 guna menjaring ide dan inovasi pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh hanya hari ini, tetapi harus memikirkan masa depan. Karena itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian utama kami,” lanjut Maryono.
Memasuki 10 bulan kepemimpinan, pasangan ini melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan rotasi pejabat, termasuk puluhan pejabat pada awal 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari penguatan pelayanan dasar publik.
Sachrudin menegaskan, reformasi birokrasi bertujuan menghadirkan pemerintahan yang adaptif dan responsif.
“Kami ingin birokrasi yang gesit, profesional, dan melayani. Penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi agar pelayanan publik semakin optimal,” ujarnya.
Di sisi lain, transformasi digital terus digenjot melalui konsep smart governance untuk mempermudah akses layanan masyarakat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Sachrudin–Maryono dinilai sejumlah pengamat kebijakan publik telah berada di jalur yang tepat (on the track), dengan fokus pada kerja nyata dan program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Soliditas kepemimpinan juga menjadi catatan positif. Berbagai program sosial, termasuk pelayanan nikah massal, menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi warga.
Maryono Hasan menegaskan, kekompakan menjadi modal utama dalam menjalankan amanah.
“Kami berkomitmen menjaga soliditas dan komunikasi yang baik. Kepemimpinan ini bukan soal individu, tetapi kerja tim untuk Kota Tangerang yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pasangan Sachrudin–Maryono Hasan menargetkan percepatan realisasi program prioritas dengan tetap mengedepankan prinsip kolaboratif dan keberlanjutan.
Dengan penguatan fondasi pada tahun pertama, mulai dari 3G, perbaikan RTLH, penguatan birokrasi hingga digitalisasi layanan. Pemerintah Kota Tangerang optimistis mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
“Ini baru awal. Kami akan terus bekerja keras agar setiap kebijakan benar-benar memberi dampak nyata bagi warga Kota Tangerang,” tutup Sachrudin.
(Advetorial).
