Korantangerang.com – Puluhan massa melakukan aksi unjuk rasa ke Pendopo Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Pandeglang, Rabu, (20/3/19). Massa memkritisi Bupati Pandeglang yang mengadakan kendaraan dinas (Randis) mewah di tengah Kabupaten Pandegkang, yang masih tertinggal.
Massa juga meminta agar wakil rakyat DPRF, menggunakan hak angketnya terkait pengadaan Randis mewah Bupati Pandeglang, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Massa aksi yang menamakan diri Kompan Alliance (Konsentrasi Organisasi Mahasiswa Pandeglang) menyebutkan, Rp1.9 miliar adalah bukti lancarnya Oligarki yang dilakukan Bupati Pandeglang Irna Narulita.
Tidak ketinggalan massa mahasiswa yang tergabung dalam ‘Aliansi Ormawa’ terdiri dari Kumandang Banten, Kumandang Bandung, HMI Pandeglang, LMND Pandeglang dan FMP Jakarta ini, menuntut agar DPRD Pandeglang menggunakan ‘Hak Angketnya’, untuk menyelidiki anggaran terkait pengadaan Randis. Yang mahasiswa ketahui dianggarkan dari Setda tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.
“Kami menilai ada banyak anggaran yang tidak masuk akal untuk diselaraskan dengan PAD. Terlebih status Kabupaten Pandeglang yang notabane daerah tertinggal dari tujuh kabupaten/kota lainnya di Banten. Terlebih apabila dibandingkan dengan anggaran pengadaan randis keseluruhan hampir mencapai Rp7,6 M sangat fantastis. Itu berdasarkan data SIRUP tahun 2017 hingga 2018,” kata Ucup, Ketua Kumandang Banten.
Yusuf menyampaikan, ternyata randis yang dianggarkan Rp1,9 Miliar tersebut, merupakan salah satu dari sekian randis yang telah dianggarkan pada saat RAPD November 2018, saja.
“Sebetulnya menurut data SIRUP ada sekitar 11 unit mobil yang dianggarkan. Dengan harga yang variatif per satu unitnya. Dan hanya baru satu unit saja yang berhasil dieksekusi oleh setda seharga Rl1,9 M,” sebutnya.
Sementara Ketua Umum HMI Pandeglang Fikri menyatakan, apabila DPRD enggan menyetujui tuntutan peserta aksi, patut dipertanyakan kredibilitasnya. Bisa pula, Kompan Alliance menduga, antara DPRD dan Pemda Pandeglang telah terjadi kongkalikong terkait pengadaan randis.
“Ini jelas dalam hal penyerapan anggaran, tidak mempertimbangkan asas kepatutan atas efisiensi dan efektifitas, pembangunan daerah. Jelas ini adalah Oligarki,” tegas Fikri.
Ditambahkan Ketua Umum Kumandang Bandung Syahrul yang mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan sikap Bupati Pandeglang yang seolah memfasilitasi dirinya, dengan kemewahan. Sementara masyarakatnya masih banyak yang menjerit.
“Saya heran Bupati terkesan memfasilitasi diri, ladahal rakyatnya miskin menjerit” tandas Syahrul.
Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 Wib hingga pukul 17:00 Wib tersebut, berlangsung lancar. Peserta aksi bubat dengan tertib yang dijaga aparat kepolisian.
