Perkuat Kepatuhan dan Profesionalitas Notaris, Kanwil Kemenkum Malut Periksa Protokol dan Audit PMPJ di Halmahera Tengah


Weda – Memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan prinsip kehati-hatian, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara melaksanakan pemeriksaan protokol notaris dan audit penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Rabu (11/11).

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kasim Umasangadji, bersama Ismar Adun dan jajaran. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus pembinaan terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris untuk memastikan kelengkapan, ketertiban administrasi, serta pengelolaan dan penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga mencakup audit penerapan PMPJ guna melihat kepatuhan notaris dalam mengenali dan mengidentifikasi pengguna jasa, termasuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan layanan kenotariatan.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris merupakan langkah penting untuk memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab. Menurutnya, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga setiap kewajiban dan ketentuan dalam pelaksanaan jabatan harus dipenuhi dengan baik.

“Pengawasan dan pembinaan terhadap notaris harus terus dilakukan secara konsisten. Saya berharap melalui pemeriksaan ini, para notaris semakin meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik dalam pengelolaan protokol maupun penerapan PMPJ. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan layanan hukum,” ujar Topan.

Kabid AHU, Kasim Umasangadji, menyampaikan bahwa pemeriksaan tersebut bukan semata-mata untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan tugas notaris, melainkan juga menjadi sarana pembinaan dan evaluasi agar setiap notaris semakin memahami serta menjalankan kewajibannya secara profesional.

“Pemeriksaan protokol dan audit penerapan PMPJ merupakan bagian dari upaya memastikan notaris menjalankan tugas sesuai ketentuan. Kami berharap melalui kegiatan ini, para notaris semakin memperhatikan tertib administrasi, menjaga keamanan protokol, serta menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa secara konsisten,” ujar Kasim.

Senada dengan hal tersebut, Ismar Adun menjelaskan bahwa penerapan PMPJ memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, notaris perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban identifikasi dan verifikasi pengguna jasa dalam setiap pelaksanaan layanan kenotariatan.

“Penerapan PMPJ harus menjadi bagian dari kebiasaan dan standar kerja notaris, bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi. Melalui audit ini, kami ingin memastikan bahwa kewajiban tersebut benar-benar dipahami dan dilaksanakan, sehingga layanan kenotariatan dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai ketentuan,” ungkap Ismar.

Sementara itu, salah satu notaris di Kabupaten Halmahera Tengah, Muh. Wahyudi, menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan dan audit tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi notaris untuk memperoleh arahan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan protokol dan penerapan PMPJ.

“Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan seperti ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai notaris. Selain menjadi sarana evaluasi, kami juga dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, khususnya dalam pengelolaan protokol serta penerapan PMPJ agar pelaksanaan tugas ke depan semakin tertib dan sesuai ketentuan,” tutur Wahyudi.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berharap pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan protokol dan penerapan PMPJ, diharapkan notaris mampu menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.