Pemkot Kembangkan Destinasi Wisata TangselPemkot Kembangkan Destinasi Wisata Tangsel Melalui BISA


Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan kembangkan destinasi wisata melalui gerakan Bersih, Indah, Sehat dan Aman atau BISA. Gerakan ini merupakan inovasi dari Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur serta Tata Kelola Destinas Pariwisata Berkelanjutan.

Kegiatan BISA dilakukan di Jalatreng, Setu, Minggu (30/8).

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany menjelaskan bahwa situasi covid-19 menghambat beberapa pembangunan termasuk di sektor pariwisata. Pemerintah diminta berinovasi dalam proses pembangunan ini dengan banyaknya keterbatasan.

“Tangsel sendiri, banyaknya wisata berasal dari sektor wisata buatan, salah satunya adalah jalatreng ini,” ujar Airin.

Dalam masa kepemimpinannya, Airin memiliki fokus untuk membangun civic center yang disebar di seluruh Kecamatan di Kota Tangsel. Misalnya di Serpong ada Taman Kota I, kemudian Tandon Ciater, Tandon Nusaloka, Tandon Pondok Jagung dan sebagainya.

Di setiap kecamatan, civic center yang dibuat memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya Taman Kota II yang memang dibuat sebagai tenpat berkumpul masyarakat. Kemudian di Serpong serta Ciputat yang dibuat untuk berolahraga. Sementara Ciputat Timur yang Desember ini akan diresmikan akan berfokus pada pusat kebudayaan Kota Tangsel.

Airin menjelaskan bahwa dalam masa pandemi ini pemerintah terus melakukan berbagai macam perbaikan. Agar nanti pada saat Presiden RI menentukan bahwa tempat wisata sudah bisa beroperasi. Maka pariwisata di Kota Tangsel bisa lebih baik memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jadi sekarang ada nggak ada Covid memang harus bersih, indah, sehat dan aman,” kata ibu dua anak tersebut.

Kemudian Anggota DPR RI Komisi X Hetifah Sjaifudin menjelaskan bahwa seluruh fasilitas Pariwisata di Kota Tangsel harus memenuhi standar. Sehingga dirinya berpesan kepada Kepala Dinas Pariwisata memerhatikan ini.

“Jadi Pak Kadis tolong perhatikan toilet-toiletnya, airnya mengalir dan bersih, tempat cuci tangan, washtafel,” kata dia.

Dia menambahkan bahwa dengan pariwisata Indonesia harus segera bangkit dan memulihkan keadaan. Beradaptasi dengan apa yang terjadi. Dengan begitu pergerakan ekonomi segera membaik seperti apa yang diharapkan.

Pun dengan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hari Santosa yang mengatakan bahwa pariwisata di Indonesia harus segera bangkit. Mengingat menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Sehingga kemudian harus ada inovasi yang dilahirkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah wisatawan di era normal baru.

Sama halnya dengan Dirut Tata Kelola Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Indra Hi Tua yang menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berhenti di Kota Tangsel saja. “Nanti akan kami pastikan selurub Daerah besa memanfaatkan gerakan BISA ini untuk meningkatkan kualitas pariwisata daerahnya masing-masing,” ujar dia.(zher/humas-kominfo)


Next Post

Babinsa Bina Hubungan Harmonis Bersama Warga Melalui Komsos

Sen Agu 31 , 2020
Yapen – Untuk menjalin Ikatan Persaudaraan, kebersamaan dan hubungan yang harmonis bersama warga diwilayah binaannya, Serda Engel Dumatubun, Kopda David […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)