Kota Tangerang – Walikota Tangerang Arief R Wismansyah diminta menindak tegas sebanyak 28 pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, yang terbongkar menggunakan joki saat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Bandung, Jawa Barat, beberapa hari lalu.
Demikian disampaikan pengamat kebijakan publik dari UNIS Tangerang, Miftahul Adib kepada sejumlah wartawan, Selasa (1/10/2019).
Ketika ditanya sanksi apa yang pantas untuk puluhan pejabat setingkat kepala bidang itu, Adib menyerahkan hal itu kepada Pemkot.
“Yang tahu apa sanksinya buat mereka tentu pihak Pemkot,” ungkap Adib.
Adib menegaskan, dari kasus tersebut bisa dinilai bahwa birokrasi pemerintahan yang bersih yang dibangun Arief sudah gagal.
“Itu hanya isapan jempol, hanya fatamorgana saja,” jelas Adib di Kampus UNIS.
Tak hanya itu, Adib juga mempertanyakan ujian sertifikasi barang dan jasa yang telah digelar sebelum-sebelumnya.
“Jangan-jangan sebelumnya juga begitu. Kalau sampai seperti itu, sertifikasinya bodong. Dan kalau sertifikasinya bodong, pekerjaan yang dihasilkan juga patut dipertanayakan, legal atau tidak,” ujarnya.
Sebelumnya Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, Akhmad Lutfi mengatakan, telah mencabut sertifikasi sebanyak 28 pejabat tersebut per 1 Oktber 2019.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Tangerang Dadi Budaeri mengaku akan segera membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut. Namun sebelum itu dilakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak LKPP.
Diberitakan sebelumnya di media massa, baik cetak maupun online, sebanyak 28 orang pegawai Pemkot Tangerang setingkat kepala bidang (Kabid), terbongkar LKPP menggunakan joki saat ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Bandung. Perilaku pejabat tersebut sontak saja menggemparkan lingkungan Pemkot Tangerang.(zher).
