Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kerusuhan yang terjadi di Wamena dan Jayapura, Papua, tak terlepas dari upaya provokasi agar masalah tersebut bisa dibawa dalam Sidang Majelis Umum PBB, di New York, Amerika Serikat.
Moeldoko menyebut pemerintah dipancing melakukan pelanggaran HAM berat di Papua, sehingga isu tersebut bisa dibawa masuk ke sidang PBB.
“Kami kan dipancing melakukan pelanggaran HAM berat. Sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kami tahu agendanya ke mana,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (23/9).
Mantan Panglima TNI itu mengatakan ada keterlibatan pihak dari dalam dan luar negeri atau asing untuk memprovokasi situasi di Papua. Menurutnya, pemerintah tak akan terbawa emosi dalam merespons gejolak yang masih terjadi di Papua.
“Setidak-tidaknya ada provokasi dari dalam, tetapi provokasi asing juga ada indikasi ke sana. Keterlibatan asing ada indikasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Moeldoko menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar aparat keamanan tak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena dan Jayapura, Papua.
Jokowi, kata Moeldoko, juga memerintahkan agar aparat keamanan bertindak proporsional dan profesional dalam mengatasi kerusuhan di Wamena dan Jayapura. Moeldoko pun meminta aparat keamanan tak terpancing emosinya.
“Jadi semunya harus terkontrol dengan baik aparat keamanan, dan tidak ada langkah-langkah yang eksesif, tetapi keamanan menjadi kebutuhan bersama,” ujarnya.
Aksi terjadi di dua lokasi di Papua. Kericuhan pertama terjadi di kota Wamena, melibatkan para pelajar dan massa. Kerusuhan membuat sejumlah fasilitas umum, termasuk kantor Bupati Jayawijaya.
Kericuhan juga terjadi di Jayapura, melibatkan para mahasiswa di Universitas Cenderawasih. Massa menuntut pihak kampus membangun posko penampungan eksodus mahasiswa luar Papua yang kembali ke kampung halaman. Kericuhan dilaporkan membuat satu prajurit TNI gugur.(*).
