Jakarta – Dunia saat ini sedang berubah!. Keadaan perubahan ini juga terjadi di Indonesia, dimana Tata Kelola Global dan Nasional tidak lagi mengarah pada pola pembangunan yang dibangun dari satu arus pembangunan atas ke bawah (top down) melainkan justru dibangun dari bawah ke atas (bottom up) dan untuk mencapai titik temu ditengah antara arus bottom up dan top down.
Untuk itu kita perlu bertindak bersama baik yang berada di level struktural Negara maupun di level non struktural Negara, dalam hal ini berkaitan dengan rencana hadirnya sebuah program layanan dari Pemerintah dan BPPJS yang produknya adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Tentu program ini kita apresiasi sekaligus kita harapkan juga dapat dikembangkan menjadi basic income masyarakat, dimana bukan hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan saja, melainkan juga untuk masyarakat yang sejak lama belum memiliki pekerjaan. Program ini tentu adalah bentuk program berbasis kemanusiaan dan keadilan sosial dalam kerangka pembangunan kekuatan rakyat sebagai basis utama kekuatan Negara.
Oleh karena itu untuk mensukseskan program JKP ini, dimana anggaran yang digunakan merupakan anggaran rakyat yang dikelola BPJS senilai sekitar 480 Triliun Rupiah, tentu program ini harus benar-benar melibatkan rakyat warga Negara langsung dengan memaksimalkan kekuatan pilar demokrasi yang saat ini telah terbangun pilar ke 5 yaitu kekuatan rakyat setelah 4 pilar kekuatan sebelumnya yaitu eksekutif, legislative, yudikatif dan media massa.
Artinya dalam program JKP ini ada 2 komponen yang sangat berperan dalam keberhasilan tercapainya target program JKP ini, agar sesuai dengan tercapainya kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial sesuai kepentingan nasional (rakyat warga Negara dan Negara) kita sekaligus tercapainya target SDG’s (Sustainable Development Goals) dalam konteks global. 2 Komponen ini adalah Media Massa dan Partisipasi Warga.
Sehingga program JKP yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan BPJS dapat dikontrol langsung oleh rakyat warga Negara melalui media massa dan meliatkan partisipasi warga. Tentu, nantinya partisipasi warga ini juga harus diwujudkan menjadi Badan Partisipasi Rakyat Warga Negara sebagai Badan Formal sebagai kekuatan ke 5 demokrasi, yaitu kekuatan Rakyat.
Media Massa sebagai Instrumen Sosialisasi dan Kontrol Sosial
Dalam konteks demokrasi, media massa selain sebagai saluran komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial. Oleh karena itu dalam program JKP ini, Pemerintah dan BPJS harus benar-benar memberikan ruang sebesar-besarnya dalam hal sosialisasi dan kritik dari masyarakat dalam hal transparansi.
Angka 480 Triliun ini tentunya jika dimanfaatkan secara well management akan menghasilkan wealth of people and the nation (kemakmuran rakyat dan bangsa).
Rencana Menteri Keuangan yang sedang diberikan tugas memimpin Satgas Kesehatan Keuangan (join finance health taskforce) dalam G 20, tentu harus mampu menempatkan kepentingan nasional ditengah-tengah kepentingan global, khususnya dalam hal kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan rakyat.
Program JKP ini sangat memungkinkan menjadi kendaraan perubahan khususnya dalam hal perubahan ekonomi Indonesia. Disinilah peran media massa begitu penting posisinya dalam hal sosialisasi dan kontrol sosial dan mendorong program JKP ini menjadi arus politik pembangunan ekonomi sosial.
Partisipasi Warga sebagai Kekuatan Rakyat dalam Pilar ke 5 Demokrasi
Kekuatan Rakyat sebagai Pilar ke 5 demokrasi tentu perlu dimaterialkan menjadi sebuah Badan Legal Formal dalam Negara sebagai Badan Partisipasi Warga yang menjadi saluran langsung Rakyat Warga Negara untuk terlibat dalam keputusan-keputusan Negara melalui partisipasi langsung yang diatur dalam payung hukum Negara.
Sehingga keterlibatan rakyat warga Negara dalam program-program yang akan direalisasi melalui program JKP ini benar-benar menyentuh kebutuhan-kebutuhan mendasar rakyat dalam konteks pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Media Massa, Partisipasi Warga dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Saat ini saluran partispasi warga dalam hal politik, ekonomi dan sosial dijalankan melalui saluran-saluran demokrasi parlemen (dimana mulai mengalami penurunan kepercayaan publik), saluran ekstra parlementer dalam bentuk protes maupun saluran-saluran lainnya. Dan instrumen teknologi informasi atau media sosial menjadi sarana membangun ruang partisipasinya.
Akan tetapi kita harus akui bahwa partisipasi warga dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan tercapainya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan koalisi non struktural yang terdiri dari media massa dan kekuatan partisipasi warga melalui kelompok-kelompok masyarakat sipil (civil society groups) untuk dilibatkan dalam menjalankan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Terlebih-lebih, program ini tampak sebagai salah satu program pemulihan ekonomi dan kehidupan rakyat Paska Covid 19.
Pemerintah, BPJS, Media Massa dan Kelompok Masyarakat Sipil berperan penting sebagai lingkaran utama pembangunan program JKP ini agar sasaran dan tujuan program ini benar-benar tercapai dan menghasilkan pemulihan ekonomi yang kuat paska covid 19. Selain itu, tugas media massa dan kelompok masyarakat sipil harus mendorong konsolidasi kekuatan politik bipartisan yang terdiri dari rakyat dan Negara untuk bersatu mensukseskan program JKP yang akan diterbitkan Pemerintah dan BPJS pada Februari 2022.
Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti
Pemimpin Redaksi Suaramerdeka.id / Koordinator Eksekutif JAKI (Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional)
