Pandeglang – Pengakuan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Pandeglang, Asmani Raneyanti yang mengaku tidak memiliki anggaran promosi dan penataan wisata, dinilai tidak beralasan. Sebab sebagai pejabat, mestinya yang bersangkutan bisa menunjukkan semangat, bukan sebaliknya, malah mengeluh.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat, yang menurutnya anggaran promosi yang minim, sebetulnya bukan menjadi alasan, selama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, bisa berinovasi, dan memaksimalkan alokasi anggaran yang ada.
“Karena kalau Dispar memiliki konsep dan perencanaan yang baik tentang pengelolaan destinasi, saya yakin keterbatasan anggaran bisa teratasi,” katanya, Selasa (29/10/2019).
Habibi menerangkan, jika ketersediaan anggaran besar tetapi pengelola wisata tidak terencana, diyakininya tetap akan sia-sia. Mengingat sejauh ini, capaian Dispar soal pengembangan wisata masih jauh dari harapan.
“Yang penting semangat dulu, punya konsep yang jelas kaitan dengan pariwisata. Jadi jangan ngeluh. Kalau banyak ngeluh ya masyarakat menilai seperti apa pejabat nanti di Pandeglang,” katanya.
“Tidak ideal pejabat bilang seperti itu. Memang anggaran itu sangat penting, tapi kan saya kira jangan dijadikan alasan utama,” imbuh politisi Golkar itu.
Adapun mengenai peran legislatif dalam pengembangan wisata lanjut Habibi, pihaknya akan berupaya dengan memberi dukungan anggaran yang lebih besar tahun berikutnya.
“Akan tetapi, dukungan itu siap kami berikan apabila Dispar bisa menampilkan perencanaan yang baik,” tandas Habibi.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang mengaku tidak memiliki anggaran untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.
Selama tahun 2019, anggaran promosi wisata hanya difokuskan untuk kegiatan Pandeglang Culture Festival dan Festival Tanjung Lesung.
Tidak cuma promosi, penataan destinasi pun belum mendapat porsi yang ideal. Bahkan untuk tahun depan, Dispar juga angkat tangan lantaran sebagian anggaran pemerintah daerah akan tersedot untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. (Daday)
