Pembangunan di bidang hukum yang mengarah pada terwujudnya Sistem Pembangunan Hukum Nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terus digencarkan seiring meningkatnya tantangan di bidang pembangunan hukum dan aparatur tentang bagaimana mewujudkan Sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib saat membuka kegiatan Pembinaan Penyuluh Hukum dan Sosialisasi E-Dupak di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. (29/03).
“Dalam melaksanakan pembinaan hukum, yang penting diperhatikan adalah terkait masalah kesadaran hukum dan budaya hukum. Beberapa faktor seperti kurang tegaknya hukum di negara kita antara lain dipengaruhi kurangnya kesadaran hukum baik oleh masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum, sehingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat penting dilakukan,” tutur Agus.
Lanjutnya, peningkatan kesadaran hukum dan membangun budaya hukum masyarakat seyogyanya dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum yang berkesinambungan dan atas dasar perencanaan yang baik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum yang berlaku.
“Di era modern seperti sekarang, penyuluh hukum hendaknya dapat melakukan inovasi, atau terobosan baru yang menarik guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku,” lanjut Agus.
“Pembinaan penyuluhan hukum dan E-Dupak yang dilaksanakan hari ini merupakan pembinaan secara berkelanjutan dalam upaya untuk mewujudkan kegiatan penyuluhan hukum yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebab seorang penyuluh hukum dalam masyarakat harus dapat berperan sebagai fasilitator, pendidik, sebagai pendidik dan teknikal, begitu besarnya peran penyuluh hukum sehingga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai,” pungkasnya.
Kegiatan turut dihadiri Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Andi Taletting Langi, Kepala Bidang Hukum, Septi Erni, Kepala Bidang Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tuti Nurhayati, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Heny Indrawati, seluruh Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Analis Kepegawaian Kanwil Kemenkumham Banten, Penyuluh Hukum Kabupaten Serang, dan Penyuluh Hukum Kabupaten Tangerang.(Dede).
