Pandeglang – Sebanyak 97 pejabat setingkat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Rabu (21/8/2019) pagi tadi, kembali diambil sumpahnya pada acara mutasi, rotasi dan promosi, di gedung Pendopo Bupati Pandeglang
Pelantikan dan pengambilan sumpah pada puluhan pejabat tersebut, dilakukan oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Dimana mulai dari jabatan pengawas eselon IV, jabatan administrator eselon III hingga jabatan tinggi pratama eselon II, atau kepala dinas.
Usai mengambil sumpah puluhan pejabat tersebut, Irna mengaku tidak gentar dengan adanya teguran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan dirinya pun siap bertanggungjawab, dengan apa yang menjadi keputusannya itu. Meskipun diakuinya sebelumnya, kalau komisi anti rasuah itu sempat menyoroti bongkar pasang jabatan di beberapa daerah, sering diindikasikan sebagai sarana jual beli jabatan.
“Saya berani berteriak paling depan. Karena memang ini kebutuhan organisasi. Jadi sepanjang penialaian kami objektif, kebutuhan organisasi, tidak ada muatan jual beli (jabatan), bukan kami, tetapi saya yang akan mempertanggung jawabkan di depan KPK dan masyarakat,” tantang Irna usai pelantikan.
Bupati memastikan tidak ada unsur politik. Karena disisa masa jabatannya, ia merasa harus mempercepat proses pengentasan program. Kemudian saat ini, masyarakat juga menuntut adanya pelayanan yang cepat dan inovasi.
“Tidak ada kepentingan politik, sementara satu sisi kami didorong untuk terus melakukan percepatan, pelayanan harus lebih baik, dan transparansi dikedepankan, lalu inovasi-inovasi. Bayangkan lah oleh anda,” ucap Irna membela.
Sedangkan lanjut Irna, jika terus mengandalkan kekuatan yang ada saat ini, dia pesimis program kerja pemerintah bisa terselesaikan.
“Saya tidak bisa nyomot dari luar. Cuma diputar orang-orang itu saja. Kalau mereka tetap di situ, waduh rasanya penat, tidak ada ghiroh untuk bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta menuturkan, pelantikan pejabat kemungkinan akan kembali dilakukan mengingat masih banyak jabatan di OPD yang kosong, termasuk posisi beberapa Kepala Dinas yang pensiun.
Hasil pelantikan ini pun, menyisakan kekosongan di Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD).
“Untuk mengisi kekosongan pejabat dibeberapa OPD, akan diisi oleh Plt sampai Januari 2020, tapi setelah open bidding selesai bisa langsung diisi tanpa menunggu Desember,” katanya.
Fahmi menjelaskan, tiga dinas itu nantinya akan dilakukan open bidding bersama 4 jabatan lain, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perikanan, dan Staf Ahli Kesra dan SDM Setda Pandeglang.
“Yang pasti OPD yang diopen bidding, Dinsos, DPMPD, Pol PP, Transmigrasi juga open bidding karena mau pensiun, Dukcapil, dan terakhir Perikanan dan Staf Bupati yang open bidding jadi totalnya 7,” sebut Fahmi.
Dia menyebut, dalam waktu dekat proses open bidding akan segera dilakukan. Pihaknya akan mengajukan Panitia Seleksi (Pansel) ke KASN, dan menjalin kerjasama dengan LAN untuk uji kompetensi atau asesmen.
“Open bidding akan dimulai maksimal bulan September. Dalam waktu dekat kami akan mengajukan pansel ke KASN, nanti kami juga akan kerjasama dengan LAN untuk uji kompetensi atau asesmen. Setelah itu off dulu,” tutupnya.
Adapun 13 Kepala Dinas yang bergeser diantaranya Utuy Setiadi yang kini menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggantikan Kurnia Satriawan yang menduduki posisi Asisten Administrasi Umum Setda Pandeglang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kini diambil alih oleh Taufik Hidayat menggantikan Olis Solihin yang nyebrang menjadi Inspektur Inspektorat. (Daday)
