Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, dalam kasus pencopotan dua Kapolda pasca “teriaknya” Jokowi dalam kasus kerumunan massa Rizieq, Dia nilai masih terjadi diskriminasi.
Sebab, lanjut Neta, para pejabat sipil dan militer yang bertanggungjawab dalam protokol kesehatan Covid-19 di wilayah Jakarta seakan tidak tersentuh, yang disentuh hanya pejabat kepolisian.
Sebab itu, kata Neta, IPW melihat kasus pencopotan kedua Kapolda sarat nuansa politis, terutama berkaitan dengan bursa calon Kapolri.
“Dimana Kapolda metro (Nana Sudjana-red) disebut-sebut sebagai salah satu calon dari Geng Solo,” ungkap Neta S Pane, via Salularnya, Selasa (17/11/2020).
Menurut Neta, dalam kasus kerumunan massa itu wajar jika polri memanggil Anies. Selain itu, ujar Neta, yang harus dipanggil adalah Rizieq (Shihab) sebagai pembuat acara kerumunan massa.
“Sehingga tidak ada kesan bahwa polri dan pemerintah Jokowi takut dengan Rizieq,” ujar Neta S Pane.
“Polri harus melakukan pemanggilan terhadap Rizieq, karena semua warga negara sama di depan hukum,” tegas Neta, menambahkan.
Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Idham Azis mencopot jabatan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi.
Keduanya dianggap telah lalai menjalankan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.
Kadiv Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pencopotan dilakukan sesuai dengan telegram bernomor ST/322/XI/Kep/2020 tanggal 16 November tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.
“Ada dua kapolda yang enggak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberi sanksi berupa pencopotan, Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat,” ujar Argo kepada wartawan, Senin (16/11).
Untuk Nana, dimutasi menjadi Koorsahli Kapolri. Dia digantikan Irjen Mohammad Fadil Imran yang sebelumnya Kapolda Jawa Timur. Lalu Irjen Rudy Sufahriadi dimutasi menjadi Widyaiswara Baharkam Polri. Posisi dia digantikan Irjen Ahmad Dofiri, yang sebelumnya Aslog Kapolri.(*).
