Ternate – Inovasi sejatinya memberikan dampak positif bagi organisasi dan masyarakat. Dalam rangka memperkuat produk inovasi yang akan dilahirkan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 208, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai penyelenggara menggelar studi lapangan dengan melibatkan stakeholders yang telah berhasil menelurkan praktik terbaik (best practice) dalam penerapan inovasi pelayanan publik.
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida menyampaikan bahwa BPSDM Kemenkum bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang untuk berbagi praktik terbaik dalam penerapan inovasi. Melalui inovasi Tahu Sumedang yang mengintegrasikan seluruh jenis layanan publik, Pemkab Sumedang berhasil meraih banyak penghargaan. Salah satunya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia.
“PKP panggung kepemimpinan bagi calon pemimpin. Untuk itu, BPSDM mendesain adanya studi lapangan, agar para peserta menerima insight dan wawasan tentang implementasi inovasi yang berdampak,” ungkap Mutia secara virtual, Senin (25/5).
Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir (BAS) menyampaikan bahwa pelatihan dari BPSDM tersebut yang diimbangi dengan studi lapangan akan memberikan wawasan bagi peserta dalam menyusun rencana aksi perubahan. Argap mendorong adanya produk inovasi yang dapat mentransformasi cara kerja organisasi dalam memberikan layanan bagi masyarakat.
“Inovasi layanan penting untuk diperkuat sejalan dengan semangat Kemenkum Malut membangun zona integritas,” ungkap Argap dalam keterangannya.
Ketua Tim Kerja Komunikasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Ridwan Lobubun sebagai peserta Diklat PKP BPSDM Angkatan 208 menyampaikan bahwa metode pembelajaran studi lapangan sangat membantu para peserta dalam menyusun rencana aksi perubahan melalui inovasi yang akan dibuat. Terlebih bobot materi dari para pengajar, maupun studi lapangan pada Pemkab Sumedang yang melahirkan banyak inovasi layanan dapat menjadi inspirasi dalam penyusunan RAP.
Ia mengurai bahwa integrasi layanan publik dalam satu genggaman aplikasi/platfom di lingkungan Kanwil Kemenkum Malut menjadi isu yang dapat dikembangkan kedepannya melalui sinergi bersama Tim Efektif.
“Harapannya melalui studi lapangan best practice ini, memberikan wawasan sekaligus mendorong adanya pengembangan sebuah platform layanan satu pintu yang memudahkan layanan di level wilayah untuk dapat diakses masyarakat secara cepat dan mudah,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam pemaparan materi bertajuk “Dari Data Menjadi Dampak: Orkestrasi Satu Data Sumedang Menjadi Kebijakan Publik”, Sekretaris Daerah Pemkab Sumedang, Tuti Ruswati mengupas sepak-terjang kepemimpinan dan sinergi aparatur sipil negara (ASN) dalam membangun transformasi layanan berbasis teknologi informasi dan digital. Dalam membangun SuperApp, Pemkab Sumedang menyusun dua kerangka besar inovasi: layanan internal melalui inovasi e-office, dan layanan eksternal melalui inovasi Tahu Sumedang.
Di dalam inovasi Tahu Sumedang terdapat inovasi turunan seperti Wakepo (layanan publik berbasis chatbot WA), Simpati Jitu (layanan pemantauan tumbuh-kembang anak), SIX (portal promosi dan layanan investasi), MMagis (portal monitoring dan pelaporan program Makanan Bergizi Gratis), Jampe Harupat (layanan penerbitan 4 dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir), dan banyak inovasi lainnya.
“Kami percaya bahwa teknologi adalah alat. Data adalah kompas. Sementara kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir,” tegasnya.
