Empat TPS Ilegal di Neglasari Ditutup, Pemkot Tangerang Pasang Garis PPLH


Kota Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menggencarkan program penertiban Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di sejumlah wilayah. Terbaru, Pemkot Tangerang bersama Polres Metro Tangerang Kota menutup empat TPS yang beroperasi tanpa izin di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, Wawan Fauzi, menuturkan penutupan tersebut merupakan langkah strategis untuk mengantisipasi pencemaran lingkungan, khususnya di kawasan sempadan Sungai Cisadane.

“Kami telah melakukan penindakan tegas dengan menghentikan proses operasional pengelolaan sampah di empat TPS ilegal kemarin. Kami bahkan telah memasang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) line dan plang penghentian untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas pengelolaan sampah ilegal yang bisa mencemari lingkungan di sana,” ujar Wawan, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan, proses penindakan tidak berhenti pada penutupan lokasi. Pemkot Tangerang telah memanggil para pengelola TPS ilegal tersebut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut bersama pengawas DLH.

“Kami telah memanggil semua pengelola TPS ilegal yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Selain langkah penegakan, Pemkot Tangerang juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan pengolahan sampah tanpa izin resmi. Aktivitas ilegal tersebut dinilai berpotensi mencemari lingkungan, merusak ekosistem sungai, serta berdampak pada kesehatan warga sekitar.

Pemkot Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pembuangan maupun pengelolaan sampah ilegal demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kota Tangerang.
(Z


Next Post

Pemkot Tikep Gandeng Kemenkum Malut Bahas Ranperda Hak Disabilitas

Kam Feb 26 , 2026
Tidore – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) melaksanakan kegiatan pendampingan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan […]