Kota Tangerang — Tangis pecah di ruang Instalasi Gawat Darurat malam itu. Siti (45) nyaris tak sadarkan diri saat tubuhnya kejang hebat. Napasnya tersengal, wajahnya pucat. Di samping ranjang, anak sulungnya hanya bisa menggenggam tangan ibunya sambil berulang kali memanggil,
“Bu… jangan tinggalin aku.”
Dokter menyatakan Siti mengalami komplikasi serius akibat diabetes yang telah lama ia derita, gula darah melonjak tajam, disertai infeksi yang mulai menyerang organ tubuhnya. Ia harus segera ditangani, atau nyawanya terancam.
Namun di balik situasi genting itu, ada satu kekhawatiran lain yang menghantui keluarga: biaya.
Suami Siti hanya buruh harian lepas dengan penghasilan tak menentu. Dalam kondisi normal saja, kebutuhan hidup sering kali pas-pasan. Membayangkan biaya perawatan intensif di rumah sakit terasa di luar jangkauan.
“Waktu itu saya cuma takut tidak bisa menyelamatkan istri saya karena tidak punya uang,” ujar suaminya lirih.
Harapan itu datang dari kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki Siti. Berkat kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ia langsung mendapatkan penanganan medis tanpa harus memikirkan biaya besar.
Di balik itu, ada peran penting Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang yang selama ini aktif mendorong perluasan kepesertaan BPJS bagi warganya, khususnya masyarakat kurang mampu.
Melalui program jaminan kesehatan daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkot Tangerang memastikan warga yang belum mampu membayar iuran tetap bisa mendapatkan perlindungan.
Skema pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi jaring pengaman agar tidak ada warga yang terlewat dari akses layanan kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni menyebutkan, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC), sehingga hampir seluruh warga telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan.
“Komitmen kami adalah memastikan seluruh masyarakat Kota Tangerang mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak tanpa terkendala biaya,” ujarnya.
Bagi Siti, kebijakan itu bukan sekadar angka dalam laporan. Ia merasakan langsung dampaknya.
Setelah melewati masa kritis, Siti harus menjalani pengobatan rutin dan kontrol berkala. Setiap pekan, ia menempuh proses rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit. Meski harus antre sejak subuh, ia tetap bertahan.
Konflik kecil sempat muncul dalam keluarganya. Suaminya harus sering kehilangan hari kerja untuk mendampingi, sementara anak-anaknya ikut merasakan tekanan ekonomi. Namun mereka sepakat untuk tetap berjuang bersama.
“Capek pasti, tapi kami tidak punya pilihan selain terus berobat,” kata Siti.
Di ruang tunggu rumah sakit, kisah serupa mudah ditemukan. Pasien dengan penyakit kronis, ibu hamil risiko tinggi, hingga lansia datang dengan satu harapan: sembuh. Banyak di antara mereka adalah peserta BPJS yang iurannya dibantu pemerintah daerah.
Pemkot Tangerang juga terus melakukan berbagai inovasi layanan, seperti integrasi data kependudukan, kemudahan pendaftaran peserta baru, hingga peningkatan kualitas fasilitas kesehatan daerah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan BPJS tidak hanya luas cakupannya, tetapi juga semakin baik kualitasnya.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Antrean panjang, keterbatasan ruang rawat, hingga persepsi layanan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun kehadiran pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program ini di tingkat lokal.
Kini, setiap kali menggenggam kartu BPJS, Siti teringat malam ketika hidupnya hampir berakhir dan bagaimana ia diberi kesempatan kedua.
“Kalau tidak ada BPJS dan bantuan dari pemerintah, mungkin saya sudah tidak ada,” ujarnya.
Bagi masyarakat kecil seperti Siti, BPJS bukan sekadar program. Ia adalah harapan yang nyata yang diperkuat oleh kehadiran pemerintah daerah yang memastikan warganya tidak berjuang sendirian menghadapi sakit.
Di Kota Tangerang, cerita seperti ini terus hidup, tentang perjuangan, tentang keterbatasan, dan tentang bagaimana negara, melalui BPJS dan kebijakan daerah, hadir di saat paling dibutuhkan.(zher).