BPN Kabupaten Tangerang Serahkan 10 Sertipikat Tanah Gratis kepada Warga MBR, Menteri PKP Turun Langsung


TANGERANG – Pemerintah memperkuat kepastian hukum kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sebanyak 10 sertipikat tanah gratis diserahkan kepada warga dalam rangkaian kegiatan peninjauan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Penyerahan sertipikat dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dalam kegiatan tersebut, total 20 sertipikat diserahkan kepada masyarakat, masing-masing 10 sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 sertipikat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, bersama jajaran.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengatakan program sertipikasi gratis merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah.

“Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis pada tahun 2026. Kami berharap program ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga semakin banyak bidang tanah yang terdaftar dan memiliki kepastian hukum. Seluruh prosesnya tidak dipungut biaya,” ungkap Harison.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program sertipikasi tanah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki dasar penguasaan tanah dan memenuhi ketentuan untuk memperoleh hak atas tanah.

Menurut Hermawan, kepemilikan sertipikat tanah menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, terutama penerima manfaat program bantuan perumahan.

“Penyerahan sertipikat ini bukan sekadar penyerahan dokumen, tetapi merupakan upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat yang menerima bantuan bedah rumah juga mendapatkan kepastian atas tanah yang ditempatinya, sehingga manfaat program pemerintah dapat dirasakan secara lebih menyeluruh,” ujar Hermawan.

Ia menambahkan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait guna mempercepat proses sertipikasi tanah.

Upaya tersebut juga diarahkan untuk memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta tidak membebani masyarakat dengan pungutan di luar ketentuan yang berlaku.

Melalui program ini, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya memperoleh hunian yang lebih layak melalui bantuan bedah rumah, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati.

Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)


Next Post

Kunjungi Polsek Banjar, Kapolres Pandeglang Perkenalkan Diri dan Ajak Masyarakat Dukung Program Kepolisian

Kam Nov 19 , 2026
PANDEGLANG – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Pandeglang, AKBP Sonny Harsono, melaksanakan kunjungan kerja sekaligus memberikan arahan di Markas Kepolisian Sektor […]