Pandeglang – Molornya penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Kabupaten Pandeglang, yang menjadi syarat guna membahas dan membuat Peraturan Daerah (Perda), sepertinya akan berdampak pada agenda penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pandeglang tahun 2019.
Ditemui usai Rapat Koordinasi dengan pejabat tinggi pratama Pemkab Pandeglang, di Oproom Setda Pandeglang, Senin (9/9/2019) siang, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, lambatnya penetapan AKD dan struktur pimpinan dewan, membuat proses pembahasan dan penetapan APBD-P TA 2019 ini, tersendat. Sehingga memaksa pemerintah daerah mencari solusi, agar penetapan APBD-P tidak melewati batas waktu.
“Kita belum menetapkan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) karena kemarin alot. Tetapi saya sudah koordinasi juga secara konstruktif kepada pimpinan partai politik yang menduduki pimpinan DPRD supaya segera menetapkan susunan fraksinya. Lalu AKD juga belum terbentuk. Kan ada tahapan yang tersandera, nih,” jelas Irna.
Irna menjelaskan, solusi yang memungkinkan ialah dengan membentuk Peraturan Bupati (Perbup). Bahkan dia menegaskan sudah meminta jajarannya untuk mempelajari kemungkinan hal tersebut dilakukan supaya tidak menyalahi aturan.
“Kami berharap cari solusi. Sampai dengan minggu ini belum juga selesai, cari peraturan yang lebih tinggi dan aman yang memang bisa kita lakukan melalui Perbup, kalau sampai minggu ini masih deadlock (buntu),” terangnya.
Akan tetapi, Bupati Irna masih berharap unsur legislatif bisa bersinergi dengan eksekutif dalam perumusan APBD-P. Mengingat banyak program kerja yang harus dituntaskan. Apalagi dalam waktu dekat, Pemkab dan DPRD juga harus membahas APBD Tahun Anggaran 2020.
“Kami sih berharap punya sinergitas yang sama, komitmen yang sama. Apakah masih tahap penyesuaian? Tetapi kan harus ada batas waktu. Kita tidak bisa bermain dengan waktu. Apalagi banyak agenda prioritas yang harus dilaksanakan,” tutupnya. (Daday)
