Jakarta – Elemen mahasiswa diminta waspada terhadap orang-orang yang direkrut oleh Kepolisian untuk menjadi ‘cepu’ atau kaki tangan yang bertujuan menggembosi pergerakan.
Demikian dikatakan aktivis dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta (GMKI Jakarta) Nando Tornando Togatorop saat berbicang di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
Menurutnya, para organisasi mahasiswa hendaknya melakukan screening atau pemantauan yang ketat terhadap kader-kadernya, atau eks kader-kadernya, agar tidak dimanfaatkan secara negatif oleh penguasa.
“Tidak sedikit kader Kelompok Cipayung dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, termasuk kaum buruh dan intelektual, yang direkrut oleh institusi negara seperti Kepolisian dan TNI maupun instansi-instansi lainnya, yang dijadikan mata-mata atau cepu,” ungkapnya.
Bukan hanya sebagai mata-mata atau cepu, mereka juga direkrut menjadi kaki tangan untuk menggembosi Pergerakan Mahasiswa itu sendiri.
“Mereka juga disuruh melakukan kegiatan-kegiatan, seperti mengorganisir kegiatan-kegiatan yang tujuannya melemahkan dan menghancurkan sikap kritis mahasiswa dalam aksi-aksi ataupun sikapnya,” terangnya.
“Seperti yang terjadi pada aksi penolakan Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang terjadi belakangan ini, tidak sedikit aktivis mahasiswa dan buruh, maupun kaki tangan yang ternyata berafiliasi kepada kepentingan Polisi. Saya menemukan beberapa kawan sesama aktivis yang ternyata dalam istilah yang kita kenal, mereka itu adalah cepu,” sambungnya.
Baca: Sindir Menag, Fahri Hamzah: Penguasa Perlu Eja Kembali Alif Ba Ta Demokrasi Indonesia
Ketua DPC GAMKI Jakarta Utara ini mengatakan, dari komunitas aktivis mahasiswa yang diikutinya saja, seperti di GMKI dan GAMKI, ada beberapa orang yang diketahuinya sudah menjadi Cepu-nya Polisi.
Hal yang sama, lanjutnya, juga ditemuinya di Kelompok Cipayung yang lainnya, dan juga di komunitas-komunitas aktivis masyarakat, termasuk di Gerakan Buruh.
“Kalau istilah yang sering disebut adalah Cepu. Yaitu mata-mata atau informan, atau kaki tangan yang memberikan informasi tentang pergerakan kepada Polisi. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang mangaku lebih bangga mengatakan dirinya ‘dekat dengan polisi’ atau intel, dibandingkan memperjuangkan aspirasi pergerakan yang sedang diperjuangkan organisasinya,” beber Nando.
Baca: Media Diminta Arif dalam Memberitakan Produk DPR
Cepu, lanjut dia, juga bermain dalam isu-isu lainnya, seperti Penolakan Undang-Undang Kontroversial seperti Undang-Undang KPK, Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), isu-isu Disintegrasi dan Anti Pancasila, isu-isu Komunisme dan berbagai kebijakan Pemerintah yang merasa terganggu jika dikritisi masyarakat.
“Bahkan, saat ada unjuk rasa besar-besaran menolak pembahasan Revisi Undang-Undang KPK tahun lalu itu, para akvitis yang ternyata adalah cepu-nya Polisi begitu gencar melakukan aksi-aksi unjuk rasa tandingan. Dan menggembosi gerakan masyarakat yang mempertahankan KPK,” ungkap Nando.(*/siberindo.co).
