Dengan Penuh Antusias, Babinsa Winong Gelar Komsos Dengan Warga


Madiun – Seorang Babinsa harus selalu berada di antara warga desa binaannya, Hal tersebut menunjukan kedekatannya dengan masyarakat dalam menjaga wilayah teritorialnya tetap aman dan kondusif.

Hal tersebut nampak ketika Sertu Agus Nurwakit, Babinsa Koramil 0803/06 Gemarang bersinergi bersama Bhabinkamtibmas yang melaksanakan Komsos (Komunikasi Sosial) dengan warga masyarakat diwilayah binaanya di Dusun Bamban Desa winong Kec.Gemarang Kab. Madiun, Senin (04/11/2019).

“Sudah semestinya seorang Babinsa harus selalu ada di tengah-tengah warga binaannya agar komunikasi dengan warga dapat terjalin dengan baik, sehingga berbagai informasi yang terjadi dapat terdeteksi secara dini dan cepat tentukan langkah untuk menyelesaikannya,” tegas Sertu Agus Nurwakit.

“Kegiatan Komsos ini mencerminkan kepedulian seorang aparat teritorial kepada masyarakat ditengah-tengah warga binaanya serta siap membantu tanpa pamrih,” imbuh Babinsa Winong Sertu Agus Nurwakit.

“Komsos tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan situasi diwilayah binaan serta untuk mempererat tali silaturahmi bersama warga masyarakat desa bianannya,” pungkasnya.

Sedangkan menurut Danramil 0803/06 Gemarang Kapten Inf Harto, “Babinsa adalah ujung tombaknya satuan di lapangan. Untuk itu saya harapkan para Babinsa yang ada di Koramil 0803/06 Gemarang untuk selalu mengadakan kegiatan Komsos bersama warganya, dengan adanya Komsos Babinsa dapat mengetahui segala informasi kegiatan yang ada di masyarakat,”ungkap Danramil.(*)


Next Post

Dalam Rangka Binter Terpadu, Kodim 0805/Ngawi Gelar Komsos Dengan KBT

Sen Nov 4 , 2019
NGAWI – Dalam rangka pembinaan teritorial terpadu Kodim 0805/Ngawi menggelar komunikasi sosial dengan Keluarga Besar Tentara bertempat di Aula Makodim, […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)