Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko membantah kantornya mengomandani pendengung (buzzer) pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi di media sosial untuk menyerang lawan politik.
“Tidak, tidak. Justru kami KSP itu mengimbau ‘sudah kita jangan lagi seperti itu’,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2019.
Moeldoko menuturkan telah beberapa kali meminta para buzzer agar tidak mengedepankan rasa kebencian. “Kalau saya boleh mengatakan politik kasih sayang. Nah, itu lebih bagus,” ujarnya.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan pemerintah memelihara buzzer politik. Dia menilai justru pemerintahlah yang kerap terpojok dan di-bully oleh para buzzer.
“Buzzer politik itu yang lebih banyak difitnah adalah pemerintah, yang lebih banyak terpojok dan di-bully itu adalah pemerintah, jadi jangan juga memutarbalikkan fakta, tidak ada satu kekuatan politik di dunia mana pun yang tidak menggunakan media sosial,” ujar Ngabalin dalam acara diskusi di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019).
Lagi pula, menurut Ngabalin, pemerintah tidak bisa mengorganisir lembaga dil luar pemerintah. Dia mengklaim pemerintah tidak pernah memelihara buzzer politik. Jika ada media sosial yang mendukung pemerintah, dia menilai itu merupakan inisiatif pribadi.
Eks juru bicara TKN Arya Sinulingga sepakat dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko jika keberadaan buzzer perlu ditertibkan. Arya justru mengaku bingung dengan istilah ‘buzzer’, karena menurutnya gerakan itu tidak terorganisir atau organik.
“Dan itu kalau dibilang buzzer itu kita bingung juga ya, itu kan organik ya. Lain kecuali buzzerterorganisir, lain cerita lah. Kalau orang per orang menyukai sesuatu, tidak menyukai sesuatu, susah untuk kita bilang, ‘jangan’. Kan selama dia nggak punya pelanggaran, nggak bisa kita juga melarang orang mengutarakan pendapatnya, gitu,” kata Arya saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).(rls).
