Tingkatkan Swasembada Pangan Babinsa Bantu Petani Olah Tanah


NGAWI – Babinsa Koramil 0805/08 Jogorogo Kodim 0805/Ngawi, Serda Erwan Tri melaksanakan pendampingan pengolahan tanah dengan membajak sawah menggunakan alat mesin tani (Alsintan) jenis traktor bertempat di Desa Macanan Kecamatan Jogorogo, Minggu (22/09/19).

Serda Erwan Tri mengatakan walaupun alat mesin tani ini bisa mempercepat dalam pengolahan tanah, penanaman dan memanen belum tentu semua petani dapat mengoprasikan alat modern tersebut.

“Tentunya butuh tenaga ahli yang sudah mahir untuk mendampingi atau mengajarkan cara pengoperasian alat tersebut,”tuturnya.

Dalam hal ini para Babinsa sudah mendapatkan pembekalan penggunaan alat mesin tani modern sehingga berkewajiban untuk memastikan alat tersebut tepat guna dan berdaya guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai seorang Babinsa selain mendampingi para petani supaya kehidupannya lebih sejahtera juga bertujuan  untuk mewujudkan ketahanan pangan di wilayah sehingga tercapai program dari pemerintah untuk swasembada pangan secara nasional.

Sementara itu Suroto selaku pemilik sawah mengucapkan terima kasih pada TNI khususnya Babinsa Koramil 0805/08 Jogorogo, Serda Erwan Tri yang sudah ikut serta membajak sawahnya.

“Sehingga kami para petani semakin bersemangat untuk percepatan masa tanam, semoga hasil panen kami nanti akan semakin melimpah,ucap Suroto.(*)


Next Post

Wakapolda Jabar Minta Bhabinkhamtibmas Untuk Terus Ikhlas Dalam Bekerja

Ming Sep 22 , 2019
CIANJUR – Wakapolda Jabar Brigjen Pol Akhmad Wiyagus meminta kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), harus senantiasa bekerja […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)