Perkuat Pelayanan Sosial di Malut, Ranpergub Penguatan Tata Kelola dan Pelayanan Dinas Sosial Diharmonisasi


Ternate – Penguatan tata kelola kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan tugas pelayanan sosial bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara menjadi fokus pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Sosial. Rancangan regulasi ini disiapkan untuk memberikan kejelasan mengenai struktur organisasi, pembagian tugas, serta fungsi masing-masing UPTD dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut), Topan Sopuan, menegaskan bahwa harmonisasi merupakan bagian penting dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki landasan hukum yang kuat serta mampu mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Topan menilai ranpergub tersebut akan memperkuat pelayanan sosial masyarakat sejakan dengan visi dan misi Gubernur Sherly Tjoanda.

“Kanwil Kemenkum Malut mendukung upaya Ibu Gubernur dan jajaran Pemprov Malut dalam menghadirkan regulasi pelayanan sosial masyarakat. Harmonisasi menjadi langkah penting untuk memastikan setiap regulasi daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki kejelasan pengaturan, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kami berharap Ranpergub ini mampu memperkuat tata kelola kelembagaan Dinas Sosial sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan sosial di Maluku Utara dapat berjalan lebih optimal,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Senada dengan hal tersebut, Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa pembentukan Ranpergub harus memperhatikan kesesuaian antara dasar hukum, struktur kelembagaan, serta pembagian tugas dan fungsi UPTD agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, harmonisasi tidak hanya berorientasi pada kesesuaian teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memastikan substansi pengaturan dapat menjawab kebutuhan organisasi perangkat daerah.

“Melalui pembahasan ini, kami melakukan pencermatan terhadap aspek substansi maupun teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengaturan mengenai susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial memiliki kejelasan serta selaras dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukannya,” ungkap Mia.

Dalam pembahasan harmonisasi, tim perancang mengidentifikasi bahwa Ranpergub tersebut merupakan pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur pembentukan UPTD pada dinas daerah provinsi melalui Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri.

Berdasarkan hasil pencermatan, tim perancang memberikan catatan perbaikan terhadap bagian konsiderans agar disesuaikan dengan dasar hukum dan ketentuan pendelegasian yang tepat. Sementara itu, dari aspek teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan tersebut secara umum telah disusun dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan beberapa penyempurnaan.

Harmonisasi ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengaturan kelembagaan UPTD memiliki kejelasan kedudukan dan fungsi dalam mendukung pelaksanaan tugas Dinas Sosial. Keberadaan UPTD diharapkan dapat menunjang kegiatan teknis operasional maupun teknis penunjang tertentu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial.

Menutup pembahasan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, menyampaikan bahwa rancangan tersebut secara umum telah memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan catatan hasil harmonisasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemrakarsa.

Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung penguatan kelembagaan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan sosial bagi masyarakat di Provinsi Maluku Utara.


Next Post

Kopsindo Dorong Hatta Rajasa Dampingi Presiden Prabowo, Kursi Panas Harus Diisi Sosok yang Menyejukkan

Sab Nov 21 , 2026
JAKARTA – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) secara resmi mendorong Muhammad Hatta Rajasa untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil […]