Ranpergub Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Diharmonisasi Kemenkum Malut


Ternate – Rancangan Peraturan Gubernur (Ranpergub) Maluku Utara tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) diharmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Ranpergub tersebut nantinya akan menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan mengatakan penyusunan rancangan produk hukum daerah tersebut bertujuan agar SOP yang tersusun menghimpun secara sistematis, tahapan kerja, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme pelayanan dapat berjalan lebih jelas, terarah, dan terukur. Topan menambahkan bahwa pembentukan regulasi daerah harus memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

“Pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan kesesuaian substansi, landasan hukum, serta kebutuhan masyarakat. Melalui harmonisasi, kita memastikan bahwa setiap rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun regulasi lainnya, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya,” ujar Topan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak hanya memastikan kesesuaian aspek formal dan teknis, tetapi juga menguji substansi rancangan agar dapat dilaksanakan serta menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

“Melalui harmonisasi ini, kita ingin memastikan setiap rancangan peraturan gubernur tidak hanya memenuhi aspek formal dan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki substansi yang tepat dan dapat diimplementasikan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Maluku Utara,” jelas Mia.

Kegiatan harmonisasi tersebut turut dihadiri Mustafa Hasan selaku perwakilan Biro Hukum Provinsi Maluku Utara dan Sugeng Harijanto dari Biro Organisasi. Dalam pembahasan, Mustafa Hasan menyampaikan bahwa Ranpergub tersebut diajukan untuk diharmonisasi di Kanwil Kemenkum Malut guna memastikan seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan terpenuhi sebelum ditetapkan.

Ranpergub tentang Pedoman Penyusunan SOP AP disusun untuk memberikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun prosedur kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pedoman ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman dalam penyusunan SOP, memperjelas alur pelaksanaan pekerjaan, serta mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Ranpergub tersebut juga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Regulasi ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan SOP AP agar pelaksanaan administrasi pemerintahan memiliki standar yang jelas dan dapat diterapkan oleh setiap instansi.

Dalam pembahasan, Sugeng Harijanto selaku perwakilan Biro Organisasi menjelaskan bahwa penyusunan Ranpergub ini diperlukan untuk menyesuaikan pedoman penyusunan SOP dengan sejumlah ketentuan teknis dari Kementerian Dalam Negeri serta kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan tidak terjadi kekosongan hukum dalam penyusunan SOP pada berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan hasil harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi Kanwil Kemenkum Malut menilai bahwa secara umum substansi Ranpergub tersebut telah sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012. Meski demikian, rancangan tetap perlu memperhatikan sejumlah ketentuan teknis dari kementerian terkait agar pedoman penyusunan SOP AP dapat diterapkan secara tepat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Catatan hasil harmonisasi tersebut menjadi bahan bagi Biro Organisasi selaku pemrakarsa untuk menyempurnakan rancangan sebelum melanjutkan ke tahapan pembentukan berikutnya. Penyempurnaan ini diharapkan dapat menghasilkan pedoman yang jelas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah.

Menutup pembahasan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, menyampaikan bahwa secara umum Ranpergub telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ia juga mengharapkan agar pemrakarsa segera menindaklanjuti catatan hasil harmonisasi dan menyerahkan draf bersih dalam waktu 3–5 hari kerja.

“Setelah proses harmonisasi ini, kami berharap seluruh catatan perbaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemrakarsa. Penyerahan draf bersih sesuai batas waktu yang telah disepakati menjadi langkah penting agar rancangan peraturan gubernur dapat segera memasuki tahap finalisasi,” jelas Eki.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang berkualitas, mendukung tertib administrasi pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Provinsi Maluku Utara.


Next Post

Optimalkan PAD, Ranperbup Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Haltim Diharmonisasi

Sab Nov 21 , 2026
Ternate – Tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah […]