BEKASI – Upaya hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi dalam sengketa keterbukaan informasi publik melawan Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPC AWPI) Kota Bekasi akhirnya kandas. Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia secara resmi menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kepala DLH Kota Bekasi.
Penolakan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 128 PK/TUN/KI/2026 yang diputus pada 1 Oktober 2026. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan, “Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.”
Putusan ini sekaligus menjadi babak akhir dari rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi setelah sebelumnya kalah dalam sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
Perjalanan perkara tersebut bermula dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 1468/PTSN-MK/KI-JBR/IX/2024 yang memenangkan DPC AWPI Kota Bekasi.
Tidak menerima putusan tersebut, DLH Kota Bekasi kemudian mengajukan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Namun, upaya tersebut kembali kandas setelah PTUN Bandung melalui Putusan Nomor 149/G/KI/2024/PTUN.BDG memenangkan pihak AWPI.
DLH Kota Bekasi selanjutnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, melalui Putusan Nomor 345 K/TUN/KI/2025, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan kasasi tersebut.
Belum berhenti di situ, Kepala DLH Kota Bekasi kembali menempuh upaya hukum luar biasa melalui Peninjauan Kembali. Hasilnya, Mahkamah Agung kembali menolak permohonan tersebut melalui putusan yang dibacakan pada 1 Oktober 2026.
Dengan ditolaknya PK, rangkaian upaya hukum yang ditempuh DLH Kota Bekasi dalam perkara ini telah berakhir.
AWPI Desak Wali Kota Turun Tangan
Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum DPC AWPI Kota Bekasi, R. Sigit Handoyo Subagiono, S.H., M.H., Managing Partner Kantor Hukum HANDOYO & REKAN, menilai penolakan PK oleh Mahkamah Agung menjadi momentum penting bagi penegakan hukum dan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, putusan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh pejabat terkait.
“Dengan telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung RI yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan DLH Kota Bekasi, artinya proses upaya hukum yang dilakukan oleh DLH Kota Bekasi sudah selesai,” ujar Sigit kepada awak media, Kamis (19/11/2026).
Sigit yang akrab disapa SHS itu secara tegas meminta Pemerintah Kota Bekasi, khususnya Wali Kota Bekasi, segera mengambil langkah konkret dengan memerintahkan Kepala DLH Kota Bekasi melaksanakan amar putusan pengadilan.
Ia juga meminta Wali Kota Bekasi mengevaluasi sikap dan kinerja jajarannya agar tidak mengabaikan kewajiban hukum sebagai badan publik.
“Kami meminta dengan tegas kepada Wali Kota Bekasi agar serius melihat kebobrokan anak buahnya dan segera memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi agar menjalankan amar putusan tersebut. Sudah tidak ada lagi langkah hukum lanjutan dengan telah ditetapkannya penolakan Peninjauan Kembali,” tegas SHS.
Penolakan PK oleh Mahkamah Agung ini menjadi catatan penting dalam perjalanan sengketa keterbukaan informasi publik di Kota Bekasi. Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan putusan pengadilan tersebut benar-benar dilaksanakan.
Sebab, kepatuhan terhadap putusan pengadilan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab badan publik dalam menjunjung supremasi hukum dan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.


