TANGERANG – Sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten masih belum terdaftar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dalam memperluas program sertipikasi tanah gratis, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penyerahan 20 sertipikat tanah kepada masyarakat dalam rangkaian peninjauan hasil Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).
Penyerahan sertipikat dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Dari total 20 sertipikat yang diserahkan, sebanyak 10 sertipikat berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang dan 10 lainnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian PKP dalam mendorong masyarakat memperoleh hunian layak sekaligus kepastian hukum atas tanah yang ditempati.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, mengatakan kolaborasi antarkementerian menjadi langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah.
Menurutnya, pada 2026 Provinsi Banten memperoleh alokasi sebanyak 25.000 sertipikat gratis. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pendaftaran tanah sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Saat ini masih terdapat sekitar 21 persen bidang tanah di Provinsi Banten yang belum terdaftar. Karena itu, program sertipikasi gratis ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujar Harison.
Harison juga menegaskan bahwa proses sertipikasi dalam program tersebut tidak dipungut biaya. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan dengan menyiapkan dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen dasar penguasaan tanah.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, menegaskan kesiapan jajarannya dalam mendukung pelaksanaan program melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta optimalisasi pelayanan pertanahan.
“Ini merupakan bentuk nyata sinergi pemerintah dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami berharap melalui kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian PKP, masyarakat tidak hanya merasakan peningkatan kualitas hunian melalui program bedah rumah, tetapi juga memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas tanahnya melalui sertipikat,” ungkap Hermawan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, beserta jajaran, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, bersama jajaran.
Melalui sinergi ATR/BPN dan Kementerian PKP, pemerintah berharap program bantuan perumahan dapat berjalan beriringan dengan percepatan pendaftaran tanah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal yang lebih layak, tetapi juga memiliki dokumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak atas tanahnya.


