Ternate – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menggelar Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Hubungan Keprotokolan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Senin (16/11). Rapat berlangsung di Ruang Pala Ternate, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Topan Sopuan, menyambut baik pelaksanaan harmonisasi tersebut. Menurutnya, proses harmonisasi menjadi langkah strategis untuk memastikan rancangan regulasi daerah disusun berdasarkan landasan hukum yang tepat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengaturan keprotokolan diperlukan untuk membangun tata hubungan yang tertib dan proporsional antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pelaksanaan kegiatan resmi.
“Melalui harmonisasi ini, kami berharap Ranperda yang disusun dapat memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tata hubungan keprotokolan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Kolaborasi yang baik antarlembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah,” ujar Topan, Senin (16/11/2026).
Rapat diawali dengan arahan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, yang mengikuti kegiatan secara daring. Dalam penyampaiannya, Mia menjelaskan bahwa Tim Kerja Harmonisasi telah melakukan praharmonisasi sebagai langkah awal untuk mengkaji kesesuaian substansi dan teknik penyusunan Ranperda.
Ia menambahkan, rapat harmonisasi merupakan kesempatan bagi DPRD Kabupaten Halmahera Tengah untuk menelaah lebih lanjut hasil kajian tim melalui konfirmasi dan diskusi bersama. Dengan demikian, berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan agar sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.
Secara umum, Ranperda tentang Tata Hubungan Keprotokolan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD memuat pengaturan mengenai pelaksanaan keprotokolan dalam kegiatan resmi pemerintahan. Hal ini meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang disesuaikan dengan kedudukan serta jabatan pihak-pihak yang terlibat. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sekaligus menjaga penghormatan terhadap masing-masing unsur kelembagaan.
Berdasarkan hasil harmonisasi, Tim Kerja Harmonisasi menilai bahwa substansi Ranperda tersebut secara umum telah sejalan dengan asas dan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada beberapa bagian, terutama terkait penguraian tata cara pelaksanaan keprotokolan secara lebih terperinci. Kejelasan pengaturan ini diperlukan agar setiap ketentuan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Dalam sesi pembahasan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Kabir Kahar, menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan yang diberikan oleh Tim Kerja Harmonisasi. Ia menyatakan bahwa DPRD menerima dan menyepakati catatan hasil harmonisasi tersebut untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam memperbaiki dan menyempurnakan materi Ranperda.
Pada akhir rapat, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, Eki Indra Wijaya, berharap koordinasi dan kerja sama antara DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dengan Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara dapat terus ditingkatkan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan hingga penyusunan rancangan.
Eki juga mengingatkan agar hasil harmonisasi segera ditindaklanjuti melalui perbaikan naskah dan pengiriman draf bersih melalui aplikasi e-Harmonisasi dalam jangka waktu lima hari kerja. Tindak lanjut tersebut menjadi bagian penting untuk mempercepat penyelesaian rancangan sekaligus menjaga kualitas materi dan teknik penyusunan peraturan daerah.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara terus mendorong terwujudnya pembentukan produk hukum daerah yang terarah dan berkualitas. Sinergi bersama DPRD Kabupaten Halmahera Tengah diharapkan mampu menghasilkan regulasi keprotokolan yang memberikan kejelasan pengaturan, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib dan efektif.



