Ternate – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenku Maluku Utara (Malut) melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum melaksanakan rapat harmonisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), bertempat di Ruang Pala Ternate, Kamis (12/11).
Kedua rancangan tersebut mengatur tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting serta Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi.
Kakanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan mendukung penuh harmonisasi Ranperbup Kabupaten Halsel demi memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Topan mengurai tujuan harmonisasi produk hukum daerah untuk menyelaraskan substansi, materi muatan, dan teknik penyusunan agar produk hukum daerah tersebut berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Kemenkum Malut mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam memperkuat kebijakan daerah dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Melalui harmonisasi ini, kami ingin memastikan setiap regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Topan.
Kegiatan juga dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, Tim Harmonisasi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan, Ilham Abubakar, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.
Dalam sambutannya, Kadiv P3H, Mia menegaskan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memenuhi aspek teknis dan substansi pembentukan peraturan.
“Harmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan setiap rancangan peraturan memiliki kesesuaian, baik dari sisi substansi maupun teknik pembentukannya. Kami ingin memastikan regulasi yang dihasilkan tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap Mia.
Dalam kesempatan tersebut, Mia turut mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan agar mempertimbangkan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual. Menurutnya, regulasi tersebut memiliki nilai strategis dalam mendorong perlindungan dan pendaftaran potensi kekayaan intelektual daerah, seperti merek, paten, dan indikasi geografis, yang dapat memberikan nilai tambah bagi produk lokal serta mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, Ilham menyampaikan apresiasi atas proses harmonisasi yang selama ini dilakukan bersama Kanwil Kemenkum Malut. Ia menilai proses tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Selama ini, harmonisasi memberikan manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap melalui dua rancangan peraturan ini, upaya pencegahan dan penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara lebih terarah, baik melalui kebijakan pemerintah daerah maupun keterlibatan pemerintah desa, sehingga mampu menekan angka stunting dan mewujudkan generasi Halmahera Selatan yang sehat dan cerdas,” ujar Ilham.
Ilham menjelaskan bahwa kedua Ranperbup yang dibahas memiliki keterkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik melalui peran pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Mengingat persoalan stunting masih menjadi perhatian, keberadaan kedua regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menekan prevalensi stunting serta mewujudkan generasi Halmahera Selatan yang sehat dan cerdas.
Dalam pembahasan Ranperbup tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, tim harmonisasi memberikan sejumlah catatan, di antaranya perlunya penyelarasan ketentuan antarpasal yang masih ditemukan bertentangan, penyederhanaan rumusan agar lebih mudah dipahami, serta penghapusan beberapa ayat yang materi muatannya dinilai tidak sesuai.
Adapun terhadap Ranperbup tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, tim harmonisasi menemukan adanya kemiripan materi muatan dengan Ranperbup tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian untuk menghindari tumpang tindih pengaturan. Selain itu, sejumlah rumusan pasal dan aspek teknis pembentukan peraturan juga perlu diperbaiki.
Melalui diskusi bersama, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan memutuskan untuk tetap mempertahankan kedua Ranperbup secara terpisah. Hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang pengaturan yang lebih fokus terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun desa.
Menutup kegiatan, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Malut, Eki Indra Wijaya, meminta agar seluruh catatan hasil harmonisasi menjadi bahan penyempurnaan kedua rancangan tersebut. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan juga diminta menyampaikan draf bersih hasil perbaikan paling lambat lima hari kerja setelah pelaksanaan harmonisasi.
Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Malut terus mendorong terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam mendukung upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Selatan.