YOGYAKARTA, 28 Agustus 2026 — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta, Jumat (28/8/2026).
Forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan insan pers dalam memberikan edukasi kepada publik mengenai tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, sekaligus memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, Yogyakarta merupakan daerah yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit sehingga menjadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan lebih jauh manfaat dan peran sawit dalam kehidupan masyarakat.
Ia menjelaskan, produk turunan kelapa sawit telah digunakan dalam berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk mendukung industri batik lokal dan berbagai sektor lainnya.
Namun, Eddy juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri sawit, salah satunya persoalan regulasi terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Menurut dia, pelaku usaha perkebunan selama ini tidak hanya melakukan pencegahan dan penanganan kebakaran di dalam area konsesi, tetapi juga turut membantu pemadaman kebakaran yang terjadi di luar konsesi.
“Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy.
Ia menilai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai strict liability atau tanggung jawab mutlak perlu mendapatkan perhatian.
GAPKI, kata Eddy, mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian dalam penerapan aturan tersebut, khususnya ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem yang meningkatkan risiko kebakaran.
“Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” katanya.
PWI Dorong Jurnalisme Berbasis Data
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menekankan pentingnya peran media dalam menghadirkan informasi yang berbasis data dan fakta di tengah dinamika industri sawit nasional maupun global.
Menurutnya, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk kampanye negatif (black campaign) yang mengangkat isu lingkungan, ketenagakerjaan, dan tata kelola industri.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir.
Ia menegaskan wartawan harus mampu melihat persoalan sawit secara objektif. Pers tidak boleh sekadar menjadi corong industri, tetapi juga harus tetap kritis apabila ditemukan persoalan dalam praktik pengelolaannya.
Namun, kritik tersebut harus dibangun berdasarkan data dan fakta empiris.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Sawit Dinilai sebagai Anugerah bagi Indonesia
Dalam sesi pemaparan, Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menyebut kelapa sawit sebagai salah satu anugerah yang dimiliki Indonesia.
Menurutnya, komoditas tersebut memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional,” katanya.
Ia menekankan, besarnya manfaat ekonomi tersebut harus diikuti dengan tata kelola yang baik sehingga manfaat industri sawit dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Peremajaan Kebun Rakyat Jadi Kunci
Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menyoroti pentingnya penguatan sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat.
Ia mengatakan peningkatan produktivitas kebun rakyat menjadi salah satu kunci untuk memperkuat daya saing industri sawit Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan energi domestik dan semakin ketatnya aturan perdagangan global.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri,” ujar Bustanul.
Menurutnya, sejumlah langkah strategis perlu dilakukan, antara lain peremajaan kebun rakyat untuk menekan yield gap, mempercepat sertifikasi ISPO maupun RSPO, serta memperkuat kemitraan yang adil antara petani, BUMN, dan perusahaan swasta.
“Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta,” katanya.
Pers Diminta Tetap Kritis, tetapi Memahami Kepentingan Nasional
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat Agus Sudibyo menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, sikap kritis, dan kesadaran terhadap kepentingan nasional.
Menurut mantan anggota Dewan Pers tersebut, kebebasan pers merupakan prinsip universal. Namun, dalam pemberitaan mengenai komoditas strategis, media juga perlu memahami posisi dan kepentingan nasional Indonesia.
“Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi,” ujar Agus.
Ia menilai pers tetap harus kritis terhadap industri sawit apabila terdapat persoalan, tetapi pemberitaan juga perlu memberikan gambaran yang utuh mengenai kontribusi sawit terhadap perekonomian Indonesia.
Agus menyebut setidaknya terdapat sejumlah peran strategis industri sawit, di antaranya sebagai penyumbang devisa, penyerap tenaga kerja, penopang perekonomian daerah, pendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel, serta penyedia minyak nabati dan bahan baku berbagai industri pangan.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang,” tegasnya.
Agus menambahkan, sikap kritis pers terhadap industri tidak boleh hilang. Namun, dalam konteks persaingan produk minyak nabati global, media juga perlu memahami kepentingan nasional yang lebih luas.
“Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” pungkasnya.
Melalui workshop tersebut, PWI dan GAPKI berharap insan pers memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika industri kelapa sawit nasional.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya karya jurnalistik yang berbasis data, objektif, kritis, sekaligus mampu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat mengenai posisi strategis kelapa sawit bagi Indonesia.(*)
