Dari Dapur Pembinaan, Warga Binaan Lapas Kelas I Tangerang Menjemput Kemandirian


Korantangerang.com-Aroma roti yang baru matang menjadi bagian dari keseharian pembinaan kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Melalui bidang bakery, empat warga binaan terlibat langsung dalam produksi roti manis dan roti boy. Setiap hari, sekitar 100 roti diproduksi dan dipasarkan kepada warga binaan serta petugas Lapas Kelas I Tangerang, Senin (24/8).

Kegiatan ini menjadi salah satu dari berbagai program pembinaan kemandirian yang diberikan Lapas Kelas I Tangerang. Pembinaan tidak hanya diarahkan pada satu jenis keterampilan, tetapi disesuaikan dengan minat, kemampuan, serta potensi yang dapat dikembangkan warga binaan sebagai bekal setelah kembali ke masyarakat.
Dalam kegiatan bakery, warga binaan terlibat dalam seluruh tahapan produksi, mulai dari menyiapkan bahan, mengolah dan membentuk adonan, memanggang, hingga mengemas produk.

Proses tersebut menjadi ruang belajar untuk mengenal keterampilan kerja sekaligus membangun kebiasaan disiplin, menjaga kebersihan, bekerja sama, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

Kepala Seksi Bimbingan Kerja Lapas Kelas I Tangerang, Dede Ukmartalaksana, mengatakan pembinaan kemandirian dirancang tidak berhenti pada kemampuan teknis, tetapi juga membentuk sikap kerja yang dapat dibawa warga binaan ketika kembali ke masyarakat.

“Ini salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang kami berikan. Yang kami harapkan bukan hanya mereka bisa membuat roti, tetapi juga memahami bagaimana bekerja dengan disiplin, menjaga kualitas, dan bertanggung jawab terhadap hasil. Keterampilan seperti ini yang nantinya bisa mereka bawa untuk membuka peluang setelah bebas,” ujar Dede.

Menurutnya, keberagaman kegiatan pembinaan menjadi penting karena setiap warga binaan memiliki kemampuan dan ketertarikan yang berbeda. Dengan demikian, pembinaan dapat menjadi ruang bagi mereka untuk menemukan keterampilan yang sesuai dan berpotensi dikembangkan.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan mendapatkan pendampingan dari petugas pembina kemandirian. Mereka tidak sekadar diarahkan untuk menyelesaikan target produksi, tetapi juga dibiasakan memahami standar kerja yang diperlukan dalam proses pembuatan makanan.

“Kami membiasakan mereka bekerja dengan standar yang jelas. Mulai dari menyiapkan bahan, menjaga kebersihan, mengikuti tahapan produksi, sampai memastikan produk layak dijual. Jadi yang mereka pelajari bukan hanya membuat roti, tetapi bagaimana bertanggung jawab terhadap pekerjaan,” kata Pras.

Bagi warga binaan yang terlibat, pengalaman tersebut memberikan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dari kegiatan yang dilakukan setiap hari, mereka mulai mengenal bahwa sebuah produk tidak hanya membutuhkan kemampuan membuat, tetapi juga ketelitian dan konsistensi agar dapat diterima konsumen.

“Di sini saya belajar bahwa membuat roti bukan hanya soal bisa membuatnya, tetapi bagaimana menjaga kualitas dan bertanggung jawab sampai produk itu siap dijual. Harapannya keterampilan ini bisa menjadi bekal untuk bekerja atau membuka usaha setelah bebas,” tutur Take.

Pembinaan kemandirian tidak hanya diukur dari berapa banyak produk yang dihasilkan, tetapi dari sejauh mana keterampilan dan pengalaman tersebut dapat menjadi bekal ketika warga binaan kembali ke masyarakat.

Dari ruang-ruang pembinaan inilah, Lapas Kelas I Tangerang terus mendorong warga binaan untuk membangun kemampuan, kepercayaan diri, dan kesiapan menjalani kehidupan secara lebih mandiri.(Red).


Next Post

Malam Puncak HUT ke 81 RI : Warga 046 VGH Babelan Bekasi, Tampilkan Kreasi Budaya Nusantara

Sen Agu 24 , 2026
Bekasi-Malam Puncak Hari Utang Tahun (HUT) ke 81 Republik Indonesia (RI) Perumahan Vila Gading Harapan (VGH) RW 046 Kelurahan Bahagia, […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)