Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat pengawasan laut, khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat meninjau Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana serta personel Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah perairan yang memiliki posisi strategis. Menkeu melihat langsung kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu pangkalan penting dalam memperkuat pengawasan laut di kawasan timur Indonesia.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” jelas Menkeu.
PSO Bea Cukai Kupang memiliki wilayah pengawasan yang strategis karena berada pada jalur pelayaran antarpulau serta berdekatan dengan perbatasan Timor-Leste dan perairan Australia. Kondisi geografis tersebut membuat pengawasan laut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran perdagangan sekaligus mencegah potensi pelanggaran kepabeanan dan cukai di wilayah terdepan Indonesia.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, PSO Bea Cukai Kupang juga mendukung patroli terpadu bersama TNI AL, Polairud, dan PSDKP. Selain pengawasan, armada Bea Cukai turut berperan dalam pemantauan serta operasi pencarian dan pertolongan (SAR) pada situasi darurat di perairan Nusa Tenggara Timur.
Penguatan pengawasan dilakukan melalui Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkesinambungan. Operasi tersebut didukung Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang, dengan cakupan wilayah mulai dari perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu, hingga kawasan perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi menggunakan dua armada patroli. Dalam pelaksanaannya, petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, dan kapal nelayan.
Salah satu operasi yang berlangsung pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010. Dalam operasi tersebut, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan serta melakukan pemeriksaan terhadap tiga sarana pengangkut.
Kehadiran aparat secara konsisten di wilayah perairan strategis diharapkan dapat mempersempit ruang bagi aktivitas penyelundupan sekaligus memberikan rasa aman bagi aktivitas pelayaran dan perdagangan. Menkeu menekankan bahwa penguatan pengawasan perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.
“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” pungkas Menkeu.
Ke depan, penguatan pengawasan laut akan terus diarahkan melalui modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Penguatan pengawasan laut tersebut menjadi bagian dari komitmen Kementerian Keuangan dalam memastikan pengawasan kepabeanan dan cukai berjalan efektif dan adaptif, sekaligus mendukung kelancaran perdagangan serta optimalisasi penerimaan negara. (lh/al)
