Rutan Surakarta Hadiri Rapat Evaluasi Pilkada di KPU Kota Surakarta


Surakarta – Rutan Kelas I Surakarta turut menghadiri rapat koordinasi terkait rekapitulasi dan identifikasi surat suara tidak sah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kota Surakarta. Rapat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta, bertempat di Aula KPU Kota Surakarta, Senin (17/03).

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan partai politik, serta rutan sebagai lokasi pemungutan suara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dalam kesempatan ini, Kepala Rutan Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan diwakilkan oleh Kepala SubSeksi Administrasi dan Perawatan, Yudha Nugraha yang hadir untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di dalam rutan telah berjalan sesuai prosedur serta untuk mengevaluasi potensi kendala yang menyebabkan adanya surat suara tidak sah.

Dalam rapat ini, KPU Kota Surakarta memaparkan data rekapitulasi suara, termasuk jumlah dan alasan surat suara yang dinyatakan tidak sah. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksahan surat suara antara lain kesalahan dalam pencoblosan, penggunaan lebih dari satu tanda coblos, surat suara dicoret hingga foto paslon yang robek.

Kepala Rutan Surakarta, Bhanad Shofa Kurniawan, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi bagi warga binaan terkait tata cara pencoblosan yang benar. “Kami siap bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan partisipasi pemilih pada pilkada kedepannya dapat lebih optimal dan meminimalisir surat suara tidak sah di pemilu mendatang,” ujarnya Bhanad.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan semua pihak dapat memahami faktor penyebab surat suara tidak sah dan mencari solusi terbaik guna meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Surakarta, termasuk di lingkungan Rutan Surakarta.


Next Post

Berjalan Kaki Olahraga Ringan Saat Puasa

Sel Mar 18 , 2025
Dr. I Gusti Ngurah Dodo Muliawan Ranuh, Sp.OT., M.Ked.Klin., dosen FK Ubaya, mengungkapkan bahwa berjalan kaki bisa menjadi alternatif olahraga […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)