Gerak Cepat, Pemkab Tangerang Perbaiki Jalan Tanjung Burung


Tangerang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bergerak cepat memperbaiki Jalan Raya Tanjung Burung di Desa Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga yang kembali amblas pada Rabu (7/7/21).

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Slamet Budhi Mulyanto, mengatakan pihaknya sudah melakukan upaya perbaikan jalan yang mulai dilakukan pada Kamis (8/7/21) kemarin dengan menurunkan alat berat.

“Betul, hari Kamis kemarin kami sudah menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan pada Jalan Raya Tanjung Burung, karena jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat Desa Tanjung Burung,” ujar Slamet.

Diketahui, jalan amblas dikarenakan jalan tersebut berada di bantaran Sungai Cisadane, ditambah terdapat pipa PDAM yang juga mengelami kebocoran dan mengakibatkan jalan tersebut rusak kembali.

“Kami sudah melapor ke PUPR saat pertama kali jalan Tanjung Burung rusak dan pihak PUPR pun sudah turun langsung ke lapangan, namun karena keterbatasan anggaran jadi belum bisa diperbaiki,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kembali agar jalan tersebut dapat diprioritaskan oleh Pemerintah Pusat.

Sementara itu, perbaikan jalan tersebut sebelumnya sudah dilakukan empat bulan lalu, atas inisiatif Pemkab Tangerang, tetapi bersifat darurat atau sementara, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk perbaikan secara permanen.

“Kami tidak dapat membuat penanganan dengan permanen, mengingat ini adalah wewenang Balai Besar Sungai Cisadane,” pungkasnya.

Selain itu, perbaikan jalan permanen juga dapat dilakukan jika pembangunan sheet pile atau tanggul sudah terbangun karena kedalaman longsor mencapai 10 meter.

Diketahui, pembangunan jalan sementara tersebut memerlukan anggaran dana sekitar Rp 700 juta.(*).


Next Post

PPKM Darurat, Dandim 0808/Blitar Bersama Forkopimda Kabupaten Blitar Sidak ke Pasar

Jum Jul 9 , 2021
Blitar – Pemerintah Kabupaten Blitar, memberlakukan PPKM Darurat sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)