Kapten Arm Nurwahyu Sujatmiko Resmi Jabat Kapenrem 081/DSJ


Madiun – Setelah resmi menjabat sebagai Kapenrem 081/DSJ, siang ini Kapten Arm Nurwahyu Sujatmiko A.Md. tampak memberikan pengarahan kepada anggotanya.

Selain dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri dan mengenal anggotanya, Kapenrem juga memberikan beberapa arahan dan penekanannya.

Kapenrem menghendaki, agar para personel Penrem 081/DSJ dapat bekerja atas dasar tim work. “Semuanya harus berperan, saling bersinergi dan membantu,” tuturnya di Kantor Penrem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50 Kota Madiun, Senin (10/8/2020).

Untuk itu ia menghimbau, agar apa yang sudah berjalan baik selama ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan, sedangkan yang masih kurang dapat dibenahi bersama-sama.

Kapten Arm Nurwahyu Sujatmiko juga menegaskan, jika selama kepemimpinannya nanti, ia akan menerapkan open management, sehingga jika ada saran dan masukan agar dapat disampaikan.

Karena menurutnya, berbagai saran dan masukan yang disampaikan, nantinya dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kemajuan Penrem 081/DSJ.

Tak ketinggalan, Kapenrem turut meminta bantuan dan kerjasama dari seluruh anggotanya dan berpesan kepada mereka untuk dapat saling menguatkan.(*).


Next Post

Usai Ikuti Lomba 17 Agustusan, Dandim 0803 Bersama Walikota Madiun Bagikan Telur Dan Susu Kepada Warga

Sen Agu 10 , 2020
Madiun – Wali Kota Madiun Drs. H. Maidi bersama Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Czi Nur Alam Sucipto, S.Sos., melakukan pembagian […]

Breaking News

PT BPM Bantah Tutup Saluran Irigasi Kayu Bongkok, Pengembang Justru Janji Perluas dan Rapikan TANGERANG – PT Bintang Putra Mandiri (BPM) membantah tudingan akan menutup saluran air atau irigasi dalam rencana pembangunan perumahan di Desa Kayu Bongkok, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Perusahaan menegaskan, saluran air yang ada justru akan diperluas dan ditata agar lebih baik. Klarifikasi tersebut disampaikan perwakilan PT Bintang Putra Mandiri, Zulpa Rijki, bersama rombongan dalam konferensi pers di Sekretariat Jurnalis Tangerang Raya (JTR), SMSI dan PWI Kota Tangerang, Jumat (20/11/2026). Dalam keterangannya, Zulpa Rijki menegaskan bahwa pihak perusahaan tidak pernah merencanakan penutupan saluran air sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat. ” Tidak ada rencana untuk menutup saluran air, bahkan akan kami perluas dan rapikan,” ujar Zulpa Rijki, yang akrab disapa Zul. Ia menjelaskan, kegiatan pengurukan tanah di lokasi tersebut ditangani melalui PT Abdul Jaya Perkasa (AJP), dengan dirinya bertindak sebagai subkontraktor yang menangani pekerjaan tersebut. Terkait legalitas pemanfaatan ruang, Zul menyampaikan bahwa PT Bintang Putra Mandiri telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan usaha real estat, baik yang dimiliki sendiri maupun disewa. Dokumen yang ditunjukkan pihak perusahaan mencantumkan Nomor 06112410313603226. Selain itu, perusahaan juga menyebut memiliki Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor 413/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. Mengenai tudingan pengambilan atau penyerobotan lahan milik warga, Zul secara tegas membantahnya. Ia menyatakan seluruh bidang tanah yang digunakan dalam kegiatan tersebut telah sah menjadi milik PT Bintang Putra Mandiri. “Semua lahan sudah sah milik PT Bintang Putra Mandiri dan tak ada tanah warga yang kita serobot,” tegasnya. Zul juga menyampaikan bahwa selama menjalankan kegiatan di lingkungan tersebut, pihaknya berupaya menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Salah satunya melalui bantuan untuk memenuhi kebutuhan warga, termasuk mendukung kegiatan Majelis Taklim di sekitar lokasi. Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tangerang, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dapat membantu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas serta perizinan kegiatan perusahaan. Menurutnya, penjelasan langsung dari pemerintah diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait dokumen perizinan yang disebut telah diterbitkan sejak 2024. Catatan Redaksi: Dalam konferensi pers tersebut, tidak hadir perwakilan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang maupun instansi terkait lainnya. Keterangan mengenai kepemilikan PKKPR, Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan, status lahan, serta rencana penataan saluran air dalam pemberitaan ini merupakan penjelasan dari pihak PT Bintang Putra Mandiri. Redaksi belum melakukan verifikasi independen terhadap seluruh dokumen dan klaim tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi masyarakat yang menyampaikan keberatan maupun instansi pemerintah terkait untuk memberikan keterangan dan klarifikasi guna melengkapi informasi kepada publik. (*)