689 Pejabat Di Lebak Diambil Sumpah Jabatan


Lebak – Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan sebanyak 689 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari Administrator (Eselon III), Pengawas (Eselon IV), Kepala Sekolah dan Fungsional Pamong Belajar bertempat dilapangan parkir kantor Setda Lebak, Senin (09/09/2019)

Dalam sambutannya, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, bahwa mutasi dan pelantikan ini sejalan dengan tuntutan publik akan kinerja ASN yang lebih profesional, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap aparatur negara untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya. 

Hal ini juga, lanjut Iti, sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menggeser paradigma masyarakat terhadap birokrasi dan layanan publik pemerintah yang selama ini dianggap kurang.

“Menjadi ASN di masa sekarang ini haruslah memiliki kemampuan belajar dan senantiasa mengembangkan diri, memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan disekitarnya, serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat,” kata Iti.

Dijelaskan Iti, dengan banyaknya ASN yang dimutasi dan dilantik merupakan konsekuensi dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dimana menurutnya, untuk diketahui bahwa hampir 2 tahun Pemkab Lebak tidak melaksanakan pengisian kekosongan jabatan struktural maupun kepala sekolah yang dikarenakan para pejabat telah memasuki batas usia pensiun, mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, meninggal dunia, pemberhentian karena hukuman disiplin serta adanya perubahan struktur organisasi. 

Hal tersebut menurut Iti, terjadi dikarenakan Pemkab Lebak selama tahun 2018 sampai dengan pertengahan tahun 2019 sedang memasuki masa Pemilihan kepala daerah (Pilkada), sehingga pengisian kekosongan jabatan harus ditunda.

“Penundaan pengisian kekosongan bukan keinginan bupati semata, namun hal tersebut terbentur dengan Peraturan Perundang-Undangan No 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mendagri No 73 Tahun 2016 2016. dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan sampai dengan 6 bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih,” papar Iti

Senada dengan itu,  Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Dede Jaelani menjelaskan, sebagai salah satu unsur penting dalam birokrasi pemerintahan, keberadaan ASN dituntut menyesuaikan diri dengan perubahan global, sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas yang diembannya secara profesional, terutama dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat/publik.

“Kami mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lebak, mari bersama-sama bergerak cepat mewujudkan berbagai program, khususnya program Lebak sehat, Lebak Cerdas, Lebak Sejahtera guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Dede.(ajat).


Next Post

Babinsa Tileng : Sosialisasi Bahaya Kebakaran Adalah Langkah Efektif Mencegah Terjadinya Kebakaran

Sen Sep 9 , 2019
Madiun – Sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), adalah dengan terus melakukan sosialisasi […]