Tangerang – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak akan kembali terselenggara di Kabupaten Tangerang, Banten, pada 1 Desember mendatang. Total ada 153 desa yang akan mengikuti pesta demokrasi masyarakat desa dari 246 desa yang ada.
Tiga bulan menjelang Pilkades tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, sebagai penyelenggara dan regulator sudah memulai tahapan demi tahapan Pilkades sebelum hari pencoblosan nanti. Dinas Pemberdayaan Masyatakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) setempat, juga sudah menyiapkan anggaran Rp 22 miliar untuk kegiatan itu, meskipun anggaran baru tersedia Rp 5 miliar.
Berikut fakta-fakta Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Tangerang.
Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada DPMPD Kabupaten Tangerang, Mulyono mengatakan, bila Pilkades serentak ditahun ini akan diselenggarakan pada 1 September mendatang, dan akan menelan anggaran sebesar Rp 22 miliar. Namun saat ini anggaran yang baru tersedia sebesar Rp 5 miliar dan rencananya sisa kekurangan anggaran itu akan disediakan Pemkab Tangerang pada Oktober nanti, atau pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT) 2018.
“Anggaran ini sudah ditentukan, untuk persiapan Rp 5 miliar dan di ABT Rp 17 miliar. Sekarang ini Pilkades sudah memasuki proses cek kesehatan Bakal Calon Kepala Desa (Balon Kades) dan pembentukan panitia Pilkades, kemudian di 14 September ini akan dibuka pendaftaran Balon Kades,” jelasnya kepada Wartawan, saat ditemui di kantor DPMPD Puspemkab Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Selasa (10/9/2019).
Mulyono menjelaskan, bila Kabupaten Tangerang tercatat, sudah mengadakan Pilkades serentak sebanyak tiga kali yakni di 2015 lalu sebanyak 78 desa, 2017 16 desa, dan ditahun ini sebanyak 153 desa akan mengikuti Pillkades. Atas dasar tersebut pihaknya telah melakukan berbagai evaluasi dengan tujuan tidak hanya untuk kelancaran pesta demokrasi itu, tetapi juga untuk mencegah kerusuhan ataupun aksi protes yang berlebihan baik dari peserta maupun pendukung Balon Kades.
“Kita sudah menggandeng tiga Polres yakni Polresta Tangerang, Polrestro Tangerang Kota dan Polres Tangerang Selatan serta satu Komando Distrik Militer (Kodim) untuk mengamankan Pilkades tahun ini. Kita pasti selalu menghimbau netralitas dari berbagai instrumen yang terkait dengan pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Menurut Mulyono, politik dalam Pilkades dan Pemilihan Umum (Pemilu) yang baru selesai kemarin dinilainya sangat berbeda meskipun Pilkades hanya bersifat kewilayahan, potensi-potensi kerawanan seperti kerusuhan, aksi demonstrasi yang berlebihan dan hal-hal yang dapat menggangu ketertiban umun lainnya dapat terjadi. Karena mayoritas daripada Balon Kades merupakan warga desa itu, dan memiliki ikatan emosional yang kuat.
“Namanya demokrasi langsung di desa, banyak yang satu keluarga itu ada satu atau dua orang yang mencalonkan diri. Jika berbeda pilihan itu bisa berpotensi perpecahan bukan hanya di keluarganya saja, tetapi juga di masyarakat luas (pendukungnya),” katanya.
Mulyono melanjutkan, penyelenggaraan Pilkades tahun ini juga memiliki berbedaan dari Pilkades sebelumnya, yakni terdapatnya perubahan atau Amandemen pada persyaratan calon kepala desa. Hal itu sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 128.
“Itu tentang kependudukan orang atau Balon Kades, dari daerah atau domisili mana saja bisa mencalonlan diri menjadi Kades di salah satu desa di Kabupaten Tangerang. Sampai saat ini kita masih belum mengetahui orang yang akan mencalonkan diri dari daerah mana saja, karena baru proses cek kesehatan, dan belum pendaftaran,” ucapnya.
Sementara itu Humas Rumah Sakit Umum (RSU) Balaraja, Hj.Imas Supitaningsih menambahkan bila pihaknya telah menerima 430 orang yang melakulan cek kesehatan untuk pendaftaran Balon Kades. Cek kesehatan sendiri diwajibkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar nanti.
“Disini kami menangani 19 kecamatan dan ini hari terakhir, kita sudah siapkan semuanya.Hasilnya, ke 430 orang itu kita nyatakan sehat hampir 90 persen dengan memeriksa fisik, pemeriksaan penunjang laboratorium seperti deteksi narkoba dan lain sebagainya. Nanti kita lihat bilamana hasilnya kurang bagus kita akan arahkan ke dokter spesialis, tergantung hasilnya mengarah kemana,” ungkap Imas saat ditemui di RSU Balaraja, Kecamatan Balaraja.
(tisna)
