Korantangerang.com – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pandeglang, Nina Kartini, dalam waktu dekat ini berencana akan melakukan peninjauan langsung kedua Gudang Logistik Bantuan Tsunami, milik Pemkab Pandeglang, yang salah satunya berada digudang Sohibul Barokah, di Kampung Mandalasari, Desa Mandalasari, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang.
Nina Kartini juga mengaku, bahwa selama ini pihaknya, maupun Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Pandeglang, tidak pernah diliibatkan, atau diajak dalam pengelolaan bantuan tsunami Selat Sunda yang masuk ke Pandeglang, baik mengenai pendistribusian, maupun pelaporan penggunaan dana dan logistik tersebut.
“Kita (TP4D) tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan bantuan tsunami itu. Padahal seharusnya, pemerintah saerah kordinasi dengan kami (Kejari maupun TP4D),” ucap Nina, Jumat, (12/4/2019).
“Terkait logistik yang masih menumpuk itu, coba nanti kita cek kesana, cari waktu dulu. Itu expired enggak yah?,” tambahnya, ketika dihubungi via telpon selulernya, oleh awak media.
Selain itu, Nina juga mengaku bahwa pemerintah daerah belum menyerahkan laporan penerimaan dan pemanfaatan dana bantuan bencana tsunami yang ada di Pemkab Pandeglang ke TP4D.
“Padahal dulu, sejak dana bantuan itu mulai masuk ke Pandeglang, Pemda sempat mengaku akan menggandeng TP4D dalam penyalurannya. Tapi sampai saat ini belum tuh, belum ada laporannya,” ucapnya lagi.
Sekedar informasi, sejak bencana tsunami Selat Sunda menerpa Pandeglang. Pemkab Pandeglang menyebut dana bantuan untuk korban tsunami yang masuk mencapai Rp. 5,6 miliar. Dimana dana sebesar Rp. 2,6 miliar diantaranya, telah terpakai untuk pembangunan Huntara bagi korban di Kecamatan Carita dan Labuan, sedangkan sisanya senilai Rp. 3 miliar, masih tersimpan di kas daerah.(Daday/timTerasnetwork)
