Gubernur Himbau Pegawai Jaga Pondasi Keluarga

gubernur-himbau-pegawai-jaga-pondasi-keluargaKota Serang| Pemahaman agama yang diiringi implementasi di kehidupan keluarga diharapkan berdampak signifikan bagi peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten, Hj.Ratu Atut Chosiyah saat mengikuti Kajian Islami Al Bantani di Gedung Serbaguna Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang, Rabu (09/05/2012).

“Melalui Kajian Islami Al Bantani yang dibawakan langsung dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten diharapkan bisa langsung diimplementasikan dalam lingkup keluarga,” himbau Gubernur.

Pada acara tersebut Pemprov Banten tidak hanya mengundang dari lingkungan Pemprov Banten saja tapi juga dari kalangan ulama, instansi vertikal, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) dan kalangan pengusaha Banten.

Menurut Gubernur, kuat tidaknya pondasi keluarga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas. Ini juga bisa saja berpengaruh terhadap proses percepatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk itu, Gubernur berharap, agar kajian Islami seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan, tidak saja akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, juga meningkatkan pemahaman dan implementasi terhadap syariat agama Islam para pegawai di Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam kajian Islami tersebut, Ketua MUI Pusat, KH.Ma’ruf Amin sebagai narasumber menghimbau kepada seluruh jemaah yang hadir untuk menanamkan rasa saling pengertian dan santun dalam berkeluarga, sekaligus menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga.

KH.Ma’ruf Amin juga menghimbau kepada jemaah untuk menghindari prilaku menyimpang seperti mempunyai anak di luar nikah. MUI mengingatkan akan besarnya konsekuensi yang merugikan bagi si pelaku dan si anak di kehidupannya ke depannya, baik dari hukum syariah, maupun dari hukum negara.

KH.Ma’ruf Amin menggambarkan misalnya saat ini sudah ada teknologi untuk melakukan test DNA, namun itu tidak dapat dijadikan dalil untuk mengubah status hubungan nasab anak hasil hubungan zina terhadap lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

“Karena pada zaman Nabi Muhammad SAW sekalipun lelaki tersebut mengakui anak itu hasil perbuatannya, namun tidak bisa menjadikan dasar hubungan nasab dengan anak tersebut,” tegasnya.

MUI saat ini telah mendorong agar DPR dan Pemerintah segera melakukan pembahasan RUU Hukum Material Perkawinan. “MUI meyakini apabila RUU tersebut disetujui dengan berbagai penyempurnaan, insya Allah perlindungan hukum, kedudukan hukum dan hak anak akan jauh lebih baik,” tambahnya.

Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut ajaran Islam, MUI telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Pertama, anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Kedua, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketiga, anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Keempat, pezina dikenakan hukum hadd oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifizh al-nasl).

Kelima, Pemerintah berwenang menjatuhkan hukum ta’zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Keenam, hukuman yang ditetapkan pemerintah bertujuan untuk melindungi anak tetapi bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

KH.Ma’ruf Amin juga menegaskan bahwa apabila fatwa MUI dipahami hanya sampai di sini, maka fatwa tersebut bisa dituduh tidak memberikan perlindungan kepada anak hasil zina karena fatwa tersebut tidak mewajibkan lelaki pezina untuk menafkahkan anak hasil zinanya sebagaimana ia juga tidak mewariskan hartanya ketika ia meninggal.

Menurut MUI, ketentuan itu adalah hukum asal yang merupakan ajaran Islam yang harus ditegakkan. “Alasan perlindungan anak tidak boleh menabrak ketentuan-ketentuan tadi, karena menabraknya sama saja dengan melanggar ketentuan ajaran Islam,” tegasnya kembali. @Adv

About the Author

has written 1896 stories on this site.

Copyright © 2014 KORAN TANGERANG. All rights reserved.
Powered by WordPress.org, Custom Theme and ComFi.com Calling Card Company.