Anggota DPRD Banten dari dapil Kota Tangerang, H.M.Sayuti S.Sos.I, Kamis (07/3/2018), menggelar reses masa persidangan ke II tahun sidang 2017 – 2018 di kediaman Ketua RW 03 Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Maryudo.
Reses yang pertama digelar oleh wakil rakyat dari Partai Kabah ini dihadiri Ketua RW dan tokoh masyarakat dan warga RW 01, 02 dan 03 Kelurahan Petir.Reses ini diawali dengan pemaparan H. M. Sayuti mengenai pertama kalinya menjadi wakil rakyat.
“Tahun 1997 – 1999, pertama kali menjadi anggota DPRD Kota Tangerang dan pada Tahun 1999 samai dengan tahun 2001 menjadi anggota DPRD Jawa Barat, karena pada saat itu Banten masih jadi wilayah JawaBarat” jelasnya.
Warga sangat antusias sekali mendengarkan pemaparan yang dijelaskan oleh anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) ini.
Lebih lanjut, H. M. Sayuti menjelaskan kegiatan reses ini sebenarnya adalah kembalinya wakil rakyat ke daerah pemilihannya (Dapil) untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat dapilnya.
“Reses ini merupakan kegiatan wakil rakyat untuk menyerap aspirasi dan kelurahan masyarakat untuk disampaikan dalam rapat paripurna untuk bisa ditindaklanjuti “ujarnya.
Keluhan masalah perbaikan tanggul Kali Angke yang sampai saat ini belum beres untuk pembebasan lahannya.Oleh karena itu proses penanganannya belum dapat dilaksanakan saat ini sehingga banjir masih terjadi di wilayahnya.Hal ini disampaikan oleh Ketua RW 01,Hasan Bisri.
“Saat ini masih ada 11 Kepala Keluarga yang belum rampung pembebasan lahannya” tuturnya.
Sementara itu, Ardianto warga RT 11 /RW 03 menanyakan terkait pembangunan yang sangat lambat dilakukan Pemkot Tangerang padahal keadaan jalan yang ada di daerah Petir yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.
“Kami mengharapkan pemkot segera mungkin melakukan perbaikan infrastruktur di daerah perbatasan ini karena sudah terlalu lama tidak pernah diperbaiki oleh pemkot” harapnya.
Menanggapi aspirasi ini, H. M. Sayuti menjelaskan bahwa Banten berbatasan langsung dengan Ibu Kota Jakarta. Jadi jelas sangat jauh perbedaan anggaran yang diperlukan untuk melakukan perbaikan infrastrukturnya.
“APBD Banten hanya 10 persen dari APBD DKI, jadi tentunya kita sangat ketinggalan dalam perbaikan infrastruktur karena kecilnya anggaran ini” jelasnya.
Tetapi hal ini tetap akan kita sampaikan ke pemkot untuk lebih cepat ditindaklanjuti. Dan DPRD juga sebenarnya tidak pernah diam selalu aktif terjun langsung ke daerah perbatasan ini.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan dalam rapat paripurna agar infrastruktur di daerah perbatasan bisa sama dengan DKI” ucapnya.
Salah seorang warga mengeluhkan sangat susah untuk mendapatkan SPPT padahal itu merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H. M. Sayuti berharap dengan adanya reses ini bisa membantu masyarakat di dapilnya untuk bisa terpenuhi aspirasi dan keluhan yang terjadi di daerahnya. (Zher).
