Penggunaan Ambulans Untuk Oprasional Rapat, Bukti Hilangnya Rasa Malu


Korantangerang.com – Adanya penggunaan fasilitas kendaraan ambulans, oleh beberapa Puskesmas di Pandeglang, dengan memanfaatkannya sebagai kendaraan pengangkut peserta rapat di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang pekan lalu. Dinilai Akademisi UNMA Banten, Eko Supriatno, adalah bentuk dari Pengangkangan terhadap Permen PAN No. 87 Tahun 2005, tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan, dan Disiplin Kerja.

Akademisi UNMA Banten, yang juga aktivis politik ini, juga menegaskan. Selain terjadinya pelanggaran aturan terhadap penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Eko pun mengatakan, ambulance yang seharusnya berada di Puskesmas dan secara fungsi penggunaanya lebih dikhususkan untuk pelayanan kesehatan. Jelas sangat tidak beretika, ketika digunakan untuk angkutan peserta rapat, yang bila dilihat dari sisi urgensinya, tidak ada.

“Selain melanggar aturan yang ada, penggunaan ambulan untuk keperluan rapat kedinasan tersebut, juga sangat tidak beretika, bila kita ditelaah secara mendasar. Dan hal ini terjadi, akibat telah hilangnya rasa malu dari para abdi negara yang menggunakan mempergunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi,” ungkap Dosen FISIP UNMA Banten, Kamis (21/3/2019).

Selain Permen PAN, Eko juga mengatakan, bahwa pelaku pengguna fasilitas kendaraan kesehatan itu, juga tengah mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur etika profesi, dan diantaranya adalah berpola hidup sederhana, serta tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

“Etika ini harus dikedepankan. Mereka yang mempunyai penghasilan besar ketimbang rakyat kebanyakan, tetapi masih menggunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Selain tidak pantas, itu juga memalukan, karena tidak dapat menjadi panutan. Mereka adalah pelayan masyarakat dan mobil ambulans Puskesmas itu, sejatinya hanya diperuntukkan pelayanan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Maka dari itu, Akademisi UNMA yang saat ini mulai terjun kedunia politik ini, meminta Irna Narulita selaku kepala daerah, agar mengunakan ketegasan untuk melarang penggunaan kendaraan ambulans, sebagai sarana transportasi keperluan rapat, atau menghadiri acara. Dan selain itu, perlu juga adanya pengawasan ketat, serta jangan sampai pelarangan hanya sekadar kebijakan populis yang minim konsistensi dan sanksi.

“Jika tidak dilarang secara tegas. Dampaknya mereka sulit membedakan antara barang pribadi dan barang milik negara, serta antara kepentingan kedinasan dengan kepentingan publik, maupun antara urgensi dengan tidak. Inilah yang seharusnya dapat dipahami, bahwa prilaku tersebut adalah titik awal dan cikal-bakal terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” tegas Eko Supriatno.

“Apakah aktivitas keperluan rapat dan menghadiri acara termasuk dalam pelayanan publik ? mobil ambulans juga dibeli dengan dana APBD, sehingga kurang tepat kalau dipergunakan sebagai aktivitas keperluan rapat dan menghadiri acara. Lantas pertanyaan saya ? Sudahkah Pemerintah memberi pelayanan kesehatan secara maksimal, atau gembirakah ketika melihat warganya yang ditandu demi mencapai Puskesmas, maupun Rumah Sakit,” tutup Eko. (Daday)


Next Post

Kasad Irup Penutupan TMMD Ke-104 Secara Nasional Di Jatiasih

Jum Mar 22 , 2019
Korantangerang.com – Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa direncanakan akan menjadi Inspektur Upacara pemutupan kegiatan Tentara Manunggal […]