Lahan Parkir, Bahu Jalan, dan Ruang Publik


Korantangerang.com – Perkembangan, pelebaran, dan penataan kota harus sesuai dengan struktur jalan raya. Kalau tidak, lalu lintas kendaraan dan lingkungan kota akan terganggu. Ruang publik pun tak nyaman ditempati. Kalau kita jadi pejalan kaki, akan nyaman melangkah pada trotoar yang rapi. Atau ketika memarkirkan kendaran, baik roda dua maupun roda empat, akan terasa leluasa ketika ketersediaan lahan parkir tercukupi.Lingkungan kota yang tertata rapi, ruang dan ruas jalan raya yang memadai, akan sangat mendukung jadi sebuah jantung kota yang bahagia warganya, bahagia pula pengunjungnya.

Salah satu problem jantung kota, di banyak daerah, adalah lahan parkir, baik untuk parkir kendaraan beroda dua maupun untuk parkir kendaraan beroda empat. Kesulitan lahan parkir ini boleh jadi akibat rangkaian panjang ke-tidak seimbang-an penambahan ruas jalan raya dan jumlah kendaraan yang terus meningkat. Ketika jumlah panjang jalan raya dan jumlah kendaraan, di suatu kota, sangat tak seimbang, maka konsekuensi logisnya, kemacetan lalu lintas yang tak terkendali dan lahan parkir kendaraan sempit dan menyusahkan.

Soal parkir kendaraan, ada Peraturan Pemerintah Pasal 38, Nomor 34, Tahun 2006, berbunyi,“Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pasal 34, pasal 35, pasal 36, dan pasal 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan”. Pasal demi pasal ini, jelas dan tegas menunjukkan adanya larangan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Bahu jalan tak boleh digunakan jadi lahan parkir kendaraan apa pun.

Para pengguna kendaraan, mesti saja memerlukan lahan parkir. Tak mungkin kendaraan diparkirkan di mana pun. Itulah sebabnya, di samping pembangunan dan atau perluasan jalan raya, mesti diikuti pula dengan penyediaan lahan parkir. Tentu saja, lahan parkir bisa dibangun di tempat yang khusus.
Petugas dan Pemilik Toko?

Sering sekali kemacetan lalu lintas terjadi pada jam-jam berangkat kerja atau pulang kerja. Oleh karena teramat banyaknya kendaraan, dan lahan parkir terbatas, maka terjadilah “pelanggaran” atas pasal demi pasal tentang jalan raya.

Dibeberapa kota, terjadi pelanggaran penggunaan jalan oleh pedagang kaki lima, penjual aneka ragam kuliner, dan lain-lain. Mereka merasa tak bersalah. Petugas pun tahu, itu pelanggaran, tetapi diam saja, karena memang tak mau “mengusik” ketenangan dan kesenangan pedagang kecil. Diamnya petugas itu pun seakan dijadikan legitimasi penempatan lahan padahal liar dan sudah dilarang.

Kita pun sering menyaksikan pemilik toko yang memperluas tokonya sampai ke bahu jalan, juga menambah areal lapak, atau membangun ruang promosi. Bahu jalan yang hakikatnya hak pejalan kaki, kemudian “dirampas” ruang perluasan usaha dan “parahnya” pemilik toko pun sering sekali merasa tak bersalah. Sama halnya dengan petugas, meski pelanggaran terhadap bahu jalan itu dilihatnya sendiri, tetap saja dirasakan bukan sebagai pelanggaran, yang akhirnya jadi pemaaf atas pelanggaran penggunaan bahu jalan. Lalu, dalam kasus ini, siapa yang bersaah, petugas atau pemilik toko?

Kita lihat pula, sebagian fungsi jalan, di beberapa ruas jalan, terkikis oleh para pedagang, yang hadir pada malam hari atau sepanjang hari. Amati saja, sekadar contoh saja, di ruas jalan dalam Kota Serang, Provinsi Banten. Pinggir jalan yang seharusnya jadi lahan parkir, ternyata berubah jadi jajaran pasar malam. Mereka diminta retribusi? Ya, tetapi untuk kebersihan, bukan sebagai izin penempatan jalan atau bahu jalan untuk ruang usaha.

Areal Kantong Parkir Terpadu Pemerintah Kota Serang harus memecahkan persoalan kemacetan lalu lintas. Warga pengguna jalan pasti menginginkan keamanan berkendaraan dan kenyamanan di jalan raya. Pemerintah Kota Serang harus bertindak sebelum kemacetan lalu lintas semakin parah. Warga pasti menutut, karena memang jadi kewajiban Pemerintah untuk menghadirkan kenyamanan dan keamanan di ruang publik, termasuk di jalan raya dan di bahu jalan raya.

Sampai saat ini, tampaknya, belum ada warga yang mengadu karena dirugikan oleh pedagang atau pemilik toko atau pihak lain yang menyalahgunakan bahu jalan dan sebagian pinggir jalan raya. Memang boleh saja, pejalan kaki merasa terganggu, atau mengadu, karena hak bahu jalan atau hak memarkirkan kendaraan di pinggir jalan “disita” oleh pemilik toko atau pedagang kuliner

Untuk tertibnya dan kenyamanan di ruang publik, maka ruang publik harus disertai peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Siapa pun yamg terbukti melanggar harus rela menerima sanksi. Tetapi, sampai saat ini, adakah “peradilan” penyalahgunaan bahu jalan atau pelanggaran atas sebagian fungsi jalan? Siapa pula yang pernah mengadu dirugikan tak bisa memarkirkan kendaraan karena terhalangi deretan warung kuliner?

Akhirnya, Kota Serang bisa membangun areal kantong parkir terpadu (seperti kantong parkir di kawasan sekitar Malioboro, Yogyakarta). Di kawasan ini, jalan yang sering mengalami kemacetan memiliki areal kantong parkir dimaksud. Lagi pula, areal kantong parkir ini resmi, dan oleh karena itu Pemerintah Kota Serang berhak menarik retribusi dari sektor parkir. Ini bermanfaat untuk sekadar menambah pendapatan asli daerah (PAD).

Untuk semua itu, maka penataan parkir yang benar dan terkonsep harus segera disusun, disahkan, diterbitkan, lalu diberlakukan. Dinas Perhubungan dan atau wakil rakyat di Kota Serang, semoga tergerak dan tersadarkan untuk penertiban lahan parkir khususnya. Kota Serang, siapa tahu, jadi kota paling tertib soal parkir, setidak-tidaknya, di Provinsi Banten.

(H. Raden Edi Sumatirta, S.E., S.T., M.M., ketua Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin {UNIMAR) Tangerang, Provinsi Banten)


Next Post

Babinsa Wonoanti Beraksi Sigap Cek Rumah Warga Pasca Gempa

Sab Jul 1 , 2023
Trenggalek – Wilayah Kabupaten Trenggalek, dilanda gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 yang berpusat di wilayah Bantul, Jumat (30/6/2023) malam. Guncangan […]