Komisi V DPRD Provinsi Banten melakukan evalusi kegiatan triwulan pertama terhadap pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 pada sebelas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Hotel Menara Panisula Jakarta, Kamis (23/4/2015). Kesebelas SKPD Provinsi Banten tersebut merupakan mitra kerja Komisi V meliputi, Dinas Kesehatan (Dinkes), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Dinas Sosial (Dinsos), Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra), RSUD Malingping, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BPAD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD).
Koordinator Komisi V DPRD Provinsi Banten, SM Hartono mengatakan, tujuan evaluasi kegiatan triwulan pertama yang dilaksanakan selama tiga hari, yakni Rabu-Jumat (22-24/4/2015) untuk mengetahui capaian target kegiatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 pada sebelas SKPD, juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program dan kegiatannya.
“Berdasarkan penjelasan dari masing-masing SKPD, memang untuk triwulan pertama ini masih belum maksimal mencapai target kegiatan yang diinginkan baik kegiatan fisik maupun non fisik dengan alasan menghadapi berbagai kendala,” kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini didampingi Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Eri Suhaeri, Wakil Ketua Komisi V, Yoyon Surjana dan sejumlah Anggota Komisi V.
Kendala yang dihadapi para SKPD, lanjut Hartono, antara lain terlambatnya pembentukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena pada bulan Februari 2015 lalu baru dibentuk, dan adanya rotasi para eselon II, III, dan IV di setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. “Menurut para SKPD kondisi itu menjadi hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan di setiap SKPD,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten, Eri Suhaeri menambahkan, meski menemui berbagai kendala, masing-masing SKPD harus memaksimalkan pelaksananaan program dan kegiatan tahun anggaran 2015, baik kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun yang tidak sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. “Para SKPD sudah menyatakan kesiapannya untuk memaksimalkan program dan kegiatan, dan kami akan memperketat pengawasannya,” ucapnya. (Adv)