Kejari Desak Inspektorat Pandeglang Agar Pro Aktif Kejar Penunggak Kelebihan Pembayaran


Pandeglang – Menindaklanjuti atensi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten, terkait temuan kelebihan pembayaran dari dinas maupun pihak swasta yang terjadi sejak tahun 2005 hingga 2018, agar segera dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.

Maka itu Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang meminta agar Inspektorat Kabupaten Pandeglang segera medesak pihak-pihak yang telah menerima kelebihan pembayaran itu, secepatnya melakukan pengembalian. Karena sampai saat ini, Inspektorat baru menarik biaya kelebihan pembayaran dari berbagai pihak sebesar Rp4 miliar, dari kelebihan pembayaran sebesar Rp22 milyar.

Kepala Kejari Pandeglang Nina Kartini mengatakan, meski sudah menerima pengembalian mencapai Rp4 miliar, akan tetapi dana yang berada di luar masih besar. Maka dari itu, Inspektorat harus pro aktif menjemput bola dan menarik uang yang berseliweran dipihak ketiga itu.

“Inspektorat harus pro aktif, jangan diam saja. Karena semula kan temuannya sampai Rp20 miliaran. Tetapi yang baru terkejar Rp4 miliar. Sisanya mana lagi? Jadi harus dipercepat. Karena temuan BPK wajib dilaksanakan,” tegasnya saat ditemui di Kejari Pandeglang, Rabu (18/12/2019).

Nina belum mengetahui kapan sisa kelebihan pembayaran itu bisa selesai. Pasalnya dia mengakui, ada kendala untuk mencari dokumen dan pengusaha yang tercatat sejak tahun 2005. Inspektorat kesulitan mencari data pendukung karena sudah beberapa kali pindah kantor.

“Tapi memang kami akui agak sulit karena dokumen perusahaan susah dicari. Lagipula yang mengerjakan tahun 2005 sudah banyak yang pindah, jadi agak kesulitan memanggilnya. Belum lagi pejabat di inspektorat sudah banyak yang berganti,” terangnya.

Akan tetapi, dia optimis hal itu bisa diatasi apabila Inspektorat serius menyelesaikan temuan BPK tersebut.

“Kelebihan pembayaran dari tahun 2005 masih bisa dikejar, tinggal bagaimana kemauan dari Inspektorat. Itu harus dikejar. Inspektorat harus didorong supaya cepat menyelesaikan yang Rp20 miliaran. Kan baru tercapai Rp4 miliar, jadi sisanya masih banyak,” tandasnya.

Sementara, Inspektur Inspektorat Pandeglang, Olis Solihin membeberkan, nilai pengembalian yang mencapai Rp4 miliar itu, merupakan temuan dari tahun 2015 sampai 2018. Direntang waktu itu, tercatat nilai pengembalian yang harus diserahkan sebesar Rp7 miliar rupiah.

“Temuan-temuan yang menjadi temuan BPK RI dari tahun 2015-2018 kalau tidak salah nilainya hampir Rp7 miliar. Alhamdulilah realisasi sudah hampir Rp4 miliar. Sisanya masih ada 3 miliar yang belum tertagih,” sebutnya.

Olis menjabarkan, nilai yang terhimpun itu, ada yang berasal dari Dinas PUPR, DPKPP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Kesehatan. Termasuk dari sejumlah pihak ketiga.

“Rata-rata penyebab pengembalian itu akibat kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, kemudian berkaitan dengan pajak,” sambung Olis.

Dia menjelaskan, pihaknya akan menyelesaikan hal tersebut secara bertahap. Tahun depan ditargetkan sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp3 miliar akan diselesaikan.

“Kebetulan tahun 2020 kami akan melanjutkan PKS (Perjanjian Kerjasama dengan Kejari) tentang temuan-temuan yang merupakan tindak lanjut dari BPK. Sisa Rp3 miliar, kami targetkan selesai tahun 2020,” tutup mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu. (Daday)


Next Post

Elemen Masyarakat Soroti Lelang Jabatan, Prioritaskan Kearifan Lokal

Rab Des 18 , 2019
Cilegon – Elemen masyarakat Kota Cilegon juga mendesak Walikota Cilegon, Edi Ariadi untuk memilih putra daerah dalam lelang atau Seleksi […]