Korantangerang.com – Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tangerang menggelar aksi di depan gedung Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (23/1). Aksi ini menuntut pemerintah kota Tangerang untuk lebih serius dalam pengelolaan APBD agar mengenai sasaran yang tepat.
Tidak hanya menuntut persoalan pengelolaan APBD, Himpunan Mahasiswa pun menuntut Transformasi Birokrat yang harus jauh dari KKN, peningkatan pelayanan Publik, dan meminta pemerintah beserta ASN untuk menjaga stabilitas pesta Demokrasi 2019 ini.
Aksi yang menyita perhatian pengguna jalan itu di kawal aparat kepolisian dan Satpol. Pada aksi itu massa turut membentang spanduk yang bertuliskan 4 tuntutan, “Smart – City yang pintar kota apa orang”, serta “Demokrasi Kapitalis” serta sejumlah Bendera HMI dan Bendera Merah putih. Massa Aksi juga terlihat silih berganti menyampaikan orasi melalui pengeras suara.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Tangerang yang berhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), ingin melakukan pengawalan dalam proses perumusan APBD dan pembentukan formasi fungsionaris di tataran pemerintah kota Tangerang” kata salah satu orator
Orator lain pun menyikap isu yang di angkat dalam aksi ini, karena hal ini dianggap sangat penting sekali demi terciptanya pelayanan publik yang baik dan pro terhadap rakyat.
Koordunator lapangan, Mohamad Eddy Sopyan menyampaikan bahwa aksi ini dianggap sangatlah penting untuk kita kawal, dimana kita harus mengetahui perumusan dan pengelolaan APBD ini pro rakyat atau tidak, serta tranformasi formasi jabatan di jajaran pemerintah agar terjauh dari hal KKN.
“Sehingga bisa menciptakan pemerintah yang baik dan bersih, dan diharapkan setelah itu adalah terwujudnya pelayanan publik yang baik di masyarakat kota Tangerang di berbagai bidang,”jelasnya.
Ditambahkan, HMI juga meminta pemerintah daerah untuk menjamin stabilitas politik di Kota Tangerang menjelang pesta demokrasi 2019 ini. Pungkasnya
Dalam oratornya sekretaris umum HMI Cabang Tangerang, Akbarudin, meminta kepada para aparat yang menjaga serta staff untuk mempertemukan walikota dengan massa aksi, karena mereka ingin mendengar langsung tanggapan walikota atas tuntutan aksi yang di gelar ini.
Menanggapi aksi itu, Turidi Susanto Ketua komisi IV DPRD Kota Tangerang memanggil 5 orang perwakilan massa aksi untuk menyampaikan tuntutan itu.
Turidi Susanto, menyatakan hasil penyampaian tuntutan massa aksi kepada pemerintah Kota Tangerang, bahwasannya total APBD yang di terima oleh pemerintah kota Tangerang sebesar 4,7 Triliun, dimana 1,9 Triliun di gunakan untuk Belanja Langsung (BL), dan sisanya 2,8 digunakan untuk belanja tidak langsung (BLT), namun rencana ini masih dalam proses perencanaan.
Turidi pun menambahkan, penggunaan APBD ini sangat tepat sasaran karena RAB yang disusun meliputi aspek kesehatan, pendidikan dan sosial. Pasti masyarakat sudah merasakannya.
Tuntutan terakhir mengenai stabilitas politik menjelang pesta demokrasi 2019, Turidi Susanto, menyampaikan bahwasannya akhir – akhir ini banyak sekali isu kepala daerah mendukung salah satu Paslon, ini adalah hal yang tidak baik, seharusnya pemerintah daerah itu harus fokus terhadap pembangunan daerah tersebut tidak usah ikut – ikut seperti, itu sudah ada tugas, biarkan tugas itu dijalan oleh tim pemenang Paslon saja, misalnya Jokowi punya TKN, dan Prabowo punya BKN. Intinya, kepala daerah fokus terhadap pembangunan daerah. Pungkasnya
Sebagai penutup pertemuan, Ketua HMI Cabang Tangerang, Tiba Yuda Laksana, meminta keseriusan pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan APBD dan serta mengadakan Lelang terbuka untuk penempatan jabatan pemerintah, namun harus mengacu pada UU ASN No. 5 Tahun 2014. Dan Tiba pun meminta agar peningkatan kualitas pelayanan publik sangat di perhatikan serta stabilitas politik harus dijaga agar tidak terjadi perpecahan.” Pungkasnya
Aksi yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam pun berjalan dengan damai dan elegan tanpa ada tindak anarkis.(zher)
