Eks Pengacara Mitra Bidkum Polda Banten Ajukan Praperadilan SP3 Terhadap Ditreskrimum Polda Banten


BANTEN – Objek Praperadilan tentang sah tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten dengan Nomor: SPPP/ 107.b/ V/ Res.1.9/ 2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S. Tap/ 114.b/ V/ Res1.9/ 2020/ Ditreskrimum Tanggal 18 Mei 2020 dengan alasan Tidak Cukup Bukti.

Akibat diterbitkannya SP3, penyidikan atas dugaan tindak pidana “penyerobotan tanah, pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 385 KUHPidana, Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana”, yang dilakukan oleh seseorang yang bernama ATJENG RAHARDJA sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon Dewi Hakim dalam Laporan Polisi Nomor: LP/388/XI/Res.1.9/2019/ Banten/SPKT II Tanggal 05 November 2019 terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 dihentikan penyidikannya oleh Termohon.

Oleh karenanya, PEMOHON dalam kedudukannya sebagai PELAPOR, (menurut Yoseph Haerudin, SH yang turut mendampingi tim kuasa hukum PEMOHON) merasa dirugikan dan berkeberatan atas tindakan Termohon dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut dikarenakan tindakan Termohon dalam menilai suatu alat bukti disinyalir telah menggunakan “standar ganda” dalam menetapkan “kecukupan” alat bukti saat Termohon menetapkan Tersangka pada tanggal 21 Januari 2020 dan saat Termohon Menerbitkan SP3 pada 18 Mei 2020.

Faktanya, dalam kasus yang dilaporkan Pemohon, Termohon telah menetapkan Sdr. ATJENG RAHARDJA sebagai Tersangka atas dasar alat bukti yang cukup sebagaimana di syaratkan pada :

  1. Ketentuan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP yang menyatakan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, frasa “bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP”.
  3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 1 butir 9 mendefinisikan bahwa, “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung bartang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. dan Pasal 25 ayat (1) Perkap tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;”Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti”.

Bahkan terhadap Tersangka Sdr. ATJENG RAHARDJA telah dikenakan penahan oleh Termohon.

Sehingga, Pemohon berkeyakinan bahwa penetapan Tersangka terhadap Sdr. ATJENG RAHARDJA telah memenuhi 2 (dua) alat bukti dan didukung barang bukti yang di miliki oleh Termohon.

Namun pada nyatanya TERMOHON menghentikan atau menerbitkan SP3 dengan alasan “Tidak Cukup Bukti”, sehingga terjadi perbedaan “kecukupan” alat bukti yang diperoleh saat TERMOHON menetapkan Sdr. ATJENG RAHARDJA sebagai TERSANGKA dan saat TERMOHON menghentikan penyidikan atau SP3.

Adapun alasan alasan lain keberatan PEMOHON sebagai berikut :

  1. Bahwa seharusnya TERMOHON setelah menetapkan Tersangka disertai dengan penahanan terhadap Sdr ATJENG RAHARDJA pada tanggal 21 Januari 2020 melakukan pemberkasan dan “wajib segera menyerahkan berkas perkara tahap pertama (tahap 1) kepada Penuntut Umum”. Hal ini sebagaimana bunyi ketentuan pada pasal 8 ayat (2 dan 3) butir a dan pasal 110 ayat (1) KUHAP serta ketentuan pasal 10 ayat (1) butir g, pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
  2. Bahwa, sesuai dengan klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten ternyata Termohon memberikan resume sebagaimana hak dan wewenang penuntut umum untuk menerima berkas perkara dalam tahap pertama (Tahap 1) sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Kejaksaan Banten Nomor :….

Yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tersebut tidak dilampiri resume hasil penyidikan sehingga kami tidak meneliti / menelaah dasar hukum penyidik Polda Banten menghentikan penyidikan perkara tersebut”.

  1. Bahwa TERMOHON juga mengabaikan dan tidak mencari serta berupaya menemukan kebenaran sejatinya untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana melalui persesuaian dan/atau konfrontasi dengan saksi-saksi termasuk kepada PEMOHON terkait adanya pengakuan Tersangka ATJENG RAHARDJA yang menyatakan jika “kerugian PEMOHON telah diganti atau dikembalikan melalui Penitipan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Serang”, karena nyatanya setelah PEMOHON cek di Pengadilan Negeri Serang ternyata uang konsinyasi yang di sampaikan Sdr. ATJENG RAHARJA tidak pernah terdaftar perkara konsinyasi atas nama ATJENG RAHARJA alias CECENG anak dari Untung Raharja maupun dari kuasa hukumnya sebagaimana surat jawaban dari Pengadilan Negeri Serang Nomor : W29.U1/3164/HT.04.10/IX/ 2022 tanggal 13 September 2022;
  2. Bahwa PEMOHON menemukan fakta hukum jika TERMOHON dalam melakukan penyidikan perkara yang PEMOHON laporkan, nyata-nyata TERMOHON tidak bertindak secara profesional serta tidak menjunjung tinggi hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHAP termasuk melaksanakan segala ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang merupakan pedoman bagi penyidik atau TERMOHON dalam melaksanakan tugas penegakan hukum;
  3. Bahwa PEMOHON juga berkeyakinan jika rangkaian penyidikan yang dilaksanakan TERMOHON sejak terbitnya surat perintah penyidikan, tindakan TERMOHON cenderung berpihak kepada Tersangka Sdr. ATJENG RAHARDJA karena TERMOHON menghentikan penyidikan atau SP3 hanya mengandalkan “pengakuan Tersangka” ATJENG RAHARDJA semata-mata.
  4. Bahwa PEMOHON menduga jika TERMOHON pun telah melanggar atau mengabaikan terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan dengan cara tidak melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyidikan yang menjadi kewenangannya, khususnya mengenai PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN penyidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 butir a dan Pasal 37 melalui cara cara dan metode seperti yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

 

(Red).


Next Post

Bertukar Ilmu dan Inovasi, Lapas Perempuan Tangerang Terima Kunjungan Studi Tiru LPP Palangkaraya

Kam Okt 27 , 2022
TANGERANG – Kepala Lapas Perempuan Palangkaraya, Sri Astiani beserta rombongan disambut langsung oleh Plh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Sri […]