Dinas Sosial DKI Jakarta mendapat kunjungan dari anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. Kunjungan itu membahas kebijakan pemerintah DKI dalam Bantuan Non Pangan Non Tunai (BPNT)
Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Agustin Poliana mengatakan, DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang melakukan penyaluran program BPNT selain Surabaya.
“Kami juga ingin melihat bagaimana kebijakan pemda DKI dalam pelaksaan BPNT. Dalam pelaksanaan di lapangan seperti apa,” tandas Agustin saat mengunjungi kantor Dinas Sosial DKI Jakarta pada Jumat (17/3).
Ia melanjutkan, di Surabaya memiliki permasalahan terkait data penerima program. Maka pihaknya ingin bertukar informasi bagaimana penyelesaian permasalahan yang timbul di lapangan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta, Susy Dwi Harini mengatakan, program BPNT menjadi salah satu ujung tombak pengentasan kemiskinan di DKI Jakarta.
“Penerima program ini merupakan warga miskin DKI yang nantinya dapat mencairkan bantuan non tunai melalui e-Warong dan agen Bank,” kata Rini.
Bantuan itu, katanya, senilai Rp.110.000/bulan/Keluarga Penerima Manfaat. Nanti penerima BNPT bisa menukarkannya dengan beras 10 Kg yang seharga Rp.8.500/Kg dan gula 2 Kg yang seharga Rp.12.500/Kg.
Berdasarkan data kemiskinan yang dimiliki Dinas Sosial, saat ini ada 214.249 Keluarga Penerima Program by name by address yang akan mendapatkan BNPT. Data itu telah diserahkan ke Kementerian Sosial agar mereka mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera.
